Beberapa waktu lalu heboh berita 500 TKA Tiongkok berbondong-bondong mendatangi Sulawesi Tenggara dan berujung penolakan dari sang gubernur. Namun kini mereka telah mengantongi izin untuk bekerja.
- Elvariza Opita
- Rabu, 17 Juni 2020 - 14:07 WIB
WowKeren - Perkara masuknya tenaga kerja asing berkewarganegaraan Tiongkok memang sempat begitu ramai dibahas. Kala itu Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, bahkan sampai tegas menolak kedatangan ratusan TKA Tiongkok yang kebetulan terjadi di tengah pandemi Corona.
Namun kekinian Ali dikabarkan berkenan merestui kedatangan 500 TKA yang sempat ditolaknya itu. Lebih lanjut, rupanya para TKA akan bekerja membangun smelter di PT VDNI Morosi, Kabupaten Konawe.
Yang tentu menjadi pertanyaan besar, apa alasan di balik turunnya izin Ali tersebut? Disampaikan sendiri oleh sang gubernur, rupanya Ali mendapati proyek itu bisa menyerap ribuan pekerja lokal di daerah tersebut sehingga bisa menyokong perekonomian juga.
"Karena mereka menggunakan produk dari Tiongkok, bahasanya Tiongkok," kata Ali di Kendari, Selasa (16/6). "Semua kita kan nggak bisa dan satu tenaga kerja asing itu di-backup lima sampai tujuh orang kita (pekerja lokal)."
Selain itu, Ali juga menyinggung perihal harmonisasi dengan investor. Apalagi dengan adanya proyek tersebut, maka jumlah pengangguran di daerah setempat akan berkurang.
"Namanya juga investor, kita harus menjaga harmonisasi agar tenaga kerja (lokal) bisa bekerja," kata Ali, seperti dikutip dari Antara, Rabu (17/6). "Pengangguran, kemiskinan bisa berkurang dan ini suatu kesyukuran bagi kita, karena itu adalah perusahaan internasional."
"Mereka datang berinvestasi dan investasinya nggak tanggung-tanggung Rp 42 triliun. Kita punya APBD aja cuma Rp 4,2 triliun. Nah kita harus jaga kalau seperti itu," imbuhnya.
Menurut Ali Mazi, para TKA tersebut telah diizinkan datang ke Sulawesi Tenggara karena mereka telah memenuhi persyaratan. Pemerintah pusat pun sudah memberikan izin untuk kedatangan ratusan TKA Tiongkok itu sehingga pemerintah daerah juga tak bisa menolaknya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh. Menurutnya pihaknya tak akan lagi menghalangi kedatangan ratusan TKA Tiongkok itu asalkan mereka telah dinyatakan benar-benar bersih dari COVID-19.
"Kita sepakat bahwa kita bukan antiinvestasi asing," jelas Saleh. "Tapi setelah diterapkan tatanan kehidupan baru atau new normal, maka kita memulai kehidupan yang produktif dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan."
(wk/elva)
