WowKeren - Pemerintah Indonesia tetap memutuskan untuk menggelar Pilkada 2020 secara serentak di tengah pandemi virus corona (COVID-19). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun mendukung penuh keputusan pemerintah tersebut.

Tito mengungkapkan tidak masuk akan jika Pilkada harus diundur dan menunggu pandemi virus corona yang masih penuh ketidakpastian ini berakhir. Terlebih, ia terpaksa harus menerjunkan hingga 279 pelaksana tugas (plt) sebagai pengganti kepala daerah jika Pilkada ditunda.

”Apakah kita mau mundur sampai COVID-19 selesai tahun 2022?,” kata Tito saat kunjungan kerja ke Atambua, seperti dilansir dari Liputan6 pada Jumat (19/6). “Saya (bisa) punya 270 Plt dengan tandatangan Bapak Presiden untuk gubernur dan Plt bupati. Ini yang teken Mendagri.”

Tito juga menyatakan penundaan Pilkada tidak baik bagi proses demokrasi. Pasalnya, kepala daerah merupakan suara dan mandat yang dipercayakan rakyat untuk membantu menjalankan roda pemerintahan di setiap wilayah. Sementara plt sebagai pengganti kepala daerah bukan dari kepercayaan rakyat, dan memiliki kewenangan yang terbatas..

”Apakah ini (Plt) baik? Tidak,” jelas Mantan Kapolri. “Kenapa? Karena Plt itu terbatas kewenangannya dan tidak memiliki legitimasi dari rakyat.”

Lebih lanjut Tito meyakini jika Indonesia telah siap menjalankan Pilkada 202 di tengah pandemi virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, Pilkada memang harus segera dilakukan dan masyarakat Indonesia tidak bisa hanya menunggu pandemi berakhir lantaran vaksin belum kunjung ditemukan.

”Jadi bisa dibayangkan produksinya perlu berapa lama (menungu vaksin COVID-19),” kata Tito. “Belum lagi distribusinya ke seluruh Indonesia. Itu juga butuh waktu.”

”Sehingga skenarionya kalau vaksinnya ini paling cepat ditemukan pertengahan 2021,” sambungnya. “Artinya akhir 2022 atau pertengahan 2022 masalah COVID-19 ini bisa selesai. Itu skenario paling cepat.”