WowKeren - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melayangkan kritik terhadap maskapai penerbangan Garuda Indonesia. DPR mengkritik keputusan Garuda yang dinilai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya padahal baru saja mendapatkan dana talangan.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto membeberkan jika Garuda telah menerima talangan dana sebesar Rp8,5 triliun untuk mengatasi kesulitan keuangan di tengah pandemi virus corona (COVID-19). Namun, ia menyayangkan keputusan Garuda yang dengan semena-mena melakukan PHK terhadap karyawannya.

”Jadi diberi kepercayaan buat memegang Garuda ini bukan untuk melakukan PHK orang,” kritik Damadi seperti dilansir dari Detik, beberapa waktu lalu. “Untuk menyehatkan tapi tidak memberikan kerugian kepada orang lain. Jadi ini akan saya pantau sebagai wakil rakyat karena banyak karyawan Garuda yang menjerit.”

Direktur Utama Garuda, Irfan Setiaputra lantas langsung menjawab kritikan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR pada Senin (22/6). Ia membantah terkait Garuda yang telah menerima dana talangan.

Rupanya, dana talangan yang akan diberikan ke Garuda tersebut masih dalam proses pembicaraan. Irfan juga masih belum mengetahui kapan dana talangan tersebut cair. Pasalnya, Garuda sendiri belum mengetahui apa persyaratan yang harus dipenuhi demi mendapatkan dana talangan itu.

”Dana talangan masih belum, masih dalam pembicaraan,” kata Irfan usai RDP dengan Komisi VI DPR RI, Senin (22/6). “Apakah nanti kapan keluarnya belum tahu, syaratnya belum tahu.”

”Garuda menyampaikan ke pemegang saham bahwa ini kondisinya, kemudian pemegang saham memutuskan dana talangan ya kita nggak boleh (nolak),” sambungnya. “Sampai hari ini kita masih bicara kapannya lewat mana, instrumennya apa, syaratnya apa.”

Irfan juga membantah terkait isu Garuda yang telah melakukan PHK terhadap karyawannya. Menurutnya, selama ini yang terjadi hanyalah pegawai Garuda yang keluar karena telah menyelesaikan kontrak masa kerjanya.

”Siapa yang PHK? Nggak ada itu PHK, itu zalim PHK,” jelas Irfan. “Yang ada itu, orang pegawai kontrak kita selesaikan, kita bayar sampai akhir kontraknya, kan enak.”

Selain itu, Irfan juga menjawab terkait isu Garuda yang meminta sejumlah karyawannya yang berusia di atas 45 tahun untuk melakukan pensiun dini. Ia menegaskan jika hal tersebut hanyalah tawaran dan tidak bersifat memaksa. Pihak Garuda juga mempersilahkan karyawannya yang ingin keluar dan memilih berwirausaha.

”Siapa tahu teman-teman ada yang mau buka mal daripada dia kerja di Garuda, atau ngurus cucu kek,” kata Irfan. “Saya juga kalau ada yang nawarin mau ngurus cucu. Jadi nggak ada paksaan, kalau nggak mau juga nggak papa.”