Jokowi Minta Angka Kemiskinan Ekstrem Indonesia Ditekan ke Nol Persen Pada 2024, Ini Kuncinya
Nasional

Sementara itu, jumlah penduduk miskin, termasuk kategori sangat miskin, di Indonesia kini masih sekitar 24,79 juta orang atau 9,22 persen dari total populasi di Tanah Air.

WowKeren - Presiden Joko Widodo menargetkan jumlah penduduk sangat miskin atau tingkat kemiskinan ekstrem ditekan hingga nol persen pada 2024. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

"Pada 2024, Bapak Presiden (Jokowi) mengarahkan agar Indonesia dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen atau zero extreme poverty dengan berbagai tantangan," tutur Suharso dalam diskusi virtual di Bappenas pada Rabu (24/6). Menurut Suharso, kunci untuk mencapai target Jokowi tersebut adalah basis data.

Indonesia, seperti negara-negara lainnya, kini juga tengah bergelut dengan pandemi corona yang turut "menjangkit" sektor ekonomi. "Dampaknya, banyak orang kehilangan pekerjaan, pendapatan berkurang, dan sulit mengakses pelayanan dasar. Akhirnya, muncul penduduk miskin dan rentan miskin baru yang menjadi miskin, sementara yang miskin menjadi tambah miskin," jelas Suharso.

Oleh sebab itu, basis data dinilai Suharso perlu diperbaiki. Pasalnya, basis data ini akan memberikan informasi valid dan terukur yang dapat membantu dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan.


Lebih lanjut, Suharso menjelaskan bahwa basis data ini tidak bisa berasal dari Bappenas saja. Kementerian/Lembaga lain hingga pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi disebut perlu menyediakan basis data ini.

Tak hanya itu, datanya pun harus terintegrasi dan diperbaharui (update). Dengan demikian, Suharso mengajak agar semua pihak ikut menyempurnakan basis data tersebut.

Salah satu caranya adalah dengan berpartisipasi pada Sistem Perencanaan Penganggaran Pemantauan Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT). Sistem yang telah dibentuk sejak 2018 ini merupakan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Suharso berharap SEPAKAT bisa menjadi cikal bakal digitalisasi monografi desa yang terintegrasi, baik dari sisi data ataupun analisis perencanaan. "SEPAKAT membantu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem yang berbasis bukti dan adaptif terhadap bencana," pungkas Suharso.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin, termasuk kategori sangat miskin, di Indonesia kini masih sekitar 24,79 juta orang atau 9,22 persen dari total populasi di Tanah Air. Bappenas sendiri memperkirakan jumlah penduduk miskin akan mencapai 26,2 juta sampai 27,5 juta orang atau setara 9,7 persen sampai 10,2 persen dari total populasi Indonesia pada tahun ini.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts