PA 212 dkk diketahui menggelar demo penolakan terhadap RUU HIP yang dianggap melegalkan paham komunisme. Hanya saja ada sejumlah aksi tak terduga yang terjadi, seperti membakar bendera PDIP.
- Elvariza Opita
- Kamis, 25 Juni 2020 - 10:01 WIB
WowKeren - Demonstrasi memprotes rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang digelar oleh sejumlah ormas Islam pada Rabu (24/6) kemarin tengah menjadi pembicaraan panas. Sebab ada sejumlah aksi yang dianggap tidak relevan, seperti menuntut MPR RI untuk mencopot Presiden Joko Widodo sampai pembakaran bendara PDI Perjuangan.
Kabar soal aksi pembakaran bendera itu pun sudah sampai ke telinga PDIP. Menanggapinya, partai yang diketuai oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu menegaskan akan menempuh jalur hukum untuk menindak aksi tersebut.
"Mereka yang telah membakar bendera partai," ujar Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dengan tegas. "PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum."
Hasto bahkan menganalogikan langkah PDIP kali ini dengan penyerangan kantor DPP partai pada masa Orde Baru. "Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," tegas Hasto, dilansir dari CNN Indonesia.
Bukan tanpa alasan pula PDIP menjadi sasaran bulan-bulanan massa demonstran. Sebab mereka menduga PDIP merupakan pengusul RUU HIP yang dianggap bisa menyuburkan kembali paham komunisme serta marxisme di Indonesia.
Hal ini didasarkan pada fakta bahwa PDIP, bersama 6 fraksi partai lain di DPR RI, memberikan persetujuan penuh terhadap RUU tersebut. Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan, sementara Fraksi Partai Demokrat menarik diri dari pembahasan.
Oleh karena itu dalam demo kemarin sejumlah massa nekat membakar bendera berlogo palu dan arit yang merupakan simbol PKI. Hanya saja kemudian aksi itu dibersamai dengan pembakaran bendera PDIP. "Bakar, bakar PKI, bakar PKI sekarang juga," massa menyanyikannya secara serempak.
Hasto sendiri menegaskan PDIP selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk dalam membentuk RUU tersebut. Oleh karenanya ketimbang melakukan aksi provokasi, Hasto berharap masyarakat bisa melakukan dialog dengan baik terkait RUU tersebut.
Di sisi lain, pemerintah sudah dengan tegas meminta DPR RI untuk menunda pembahasan RUU HIP. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa RUU HIP merupakan inisiatif murni DPR RI.
Sementara itu demo penolakan RUU HIP kemarin juga diwarnai dengan tuntutan agar MPR RI menggelar sidang istimewa demi melengserkan Jokowi dari kursi RI 1. Sebab mereka menilai pemerintahan Jokowi dapat melegalkan kembali paham komunisme.
(wk/elva)
