Kepala BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyampaikan permasalahan subsidi energi ini dalam rapat kerja (raker) Tim Panja A pemerintah bersama Banggar DPR RI.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 26 Juni 2020 - 15:07 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia mengakui bahwa pemberian subsidi energi berupa bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, elpiji 3 kilogram, hingga listrik masih tidak tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh Kepala BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.
Dalam rapat kerja (raker) Tim Panja A pemerintah bersama Banggar DPR RI, Febrio menyatakan bahwa penyaluran seluruh subsidi energi hingga ssat ini masih belum menyasar kepada 40 persen masyarakat paling miskin di Indonesia. Febrio menyebut hal ini sebagai suatu pemborosan.
"Subsidi komoditas cenderung alami inklusi eror, itu artinya orang yang harusnya tidak dapatkan malah dapatkan," tutur Febrio di Jakarta pada Kamis (25/6). "Ini tidak tepat sasaran, ini pemborosan, seharusnya nggak dapat malah dapat."
Febrio menyebut bahwa realisasi penyaluran subsidi berbasis orang seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu Indonesia pintar (KIP), dan bantuan sosial (bansos) masih lebih baik dibanding subsidi energi. Oleh sebab itu, pemerintah mengusulkan skema penyaluran subsidi energi berbasis orang pada tahun 2021, sama seperti program bansos.
Selain itu, Febrio juga menjelaskan bahwa pengubahan skema ini dilakukan karena penyaluran yang kurang efisien. Hal ini selalu menimbulkan masalah kurang bayar yang menjadi piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) setiap tahunnya.
Menurut Febrio, dari 40 persen kelompok masyarakat paling miskin, baru sekitar 36,4 persen yang mendapat subsidi elpiji 3 kilogram. Oleh sebab itu, Febrio berharap penyaluran subsidi energi ini dapat diperbaiki.
"Tetapi 40 persen terkaya malah menikmati hampir 40 persen dari total susbidi," kata Febrio. "Ini harus dibenerin, di-reform ini sesuatu yang harus dilakukan segera jangan ditunda lagi, ini harapan kita."
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya sudah mengungkapkan rencana pemerintah yang ingin merombak program bansos dan subsidi energi. Pemerintah disebut ingin mengintegrasikan atau menggabungkan pemberian subsidi energi baik listrik maupun elpiji dengan bansos. Menurut Sri Mulyani, rencana tersebut sejalan dengan program reformasi sistem penganggaran yang saat ini dibahas antara pemerintah dengan Komisi XI DPR RI.
(wk/Bert)
