Kepala Biro Perencanaan Setjen Kementerian Agama Ali Rokhmad mengatakan anggaran Rp 33 miliar tersebut bukan biaya pelatihan untuk empat orang, melainkan empat ribu.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 27 Juni 2020 - 18:57 WIB
WowKeren - Kementerian Agama (Kemenag) RI buka suara terkait temuan DPR soal anggaran diklat. Anggaran diklat tersebut menuai sorotan lantaran jumlahnya yang fantastis.
Bagaimana tidak, untuk diklat 4 orang saja Kemenag disebut-sebut menganggarkan sebesar Rp 33 miliar. Kepala Biro Perencanaan Setjen Kementerian Agama Ali Rokhmad mengatakan anggaran Rp 33 miliar bagi pelatihan empat orang diakui sebagai salah ketik.
Ia meluruskan jika anggaran puluhan miliar itu bukan hanya untuk empat orang saja namun 4 ribu orang. "Bukan empat orang. Anggaran sebesar Rp 33 miliar itu untuk 4.030 orang," kata Ali Rokhmad dalam rilis resmi seperti yang dikutip dari situs resmi Kemenag, Jakarta, Sabtu (27/06).
Lebih lanjut, Ali juga menjelaskan jenis kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam program tersebut. Yakni berupa Diklat Kepemimpinan Tingkat II dengan indeks harga per orang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan sebesar Rp 30.261.000 per orang, Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan indeks sebesar Rp 22.125.000 per orang dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan indeks sebesar Rp 20.230.000 per orang.
"Total anggaran itu juga tersebar di 15 satuan kerja," lanjut Ali. "yaitu Pusdiklat Tenaga Administrasi dan 14 Balai Diklat Keagamaan yang ada di seluruh Indonesia."
Tak hanya itu, sebagian anggaran tersebut juga dialokasikan untuk Teknis Tenaga Administrasi dan Diklat Tenaga Fungsional Administrasi. "Jadi itu merupakan program kediklatan bagi penguatan kapasitas SDM di Kemenag, khususnya bagi SDM dalam bidang tata kelola SDM, keuangan, perencanaan, penelitian, widyaiswara, statistisi, dan lainnya" jelas Ali.
Ali menjelaskan jika biaya transportasi mengambil porsi yang cukup signifikan dalam anggaran tersebut. Hal ini disebabkan karena peserta diklat berasal dari lintas provinsi, mengingat belum semua provinsi memiliki Balai Diklat Keagamaan. Yang jelas, anggaran sudah dibuat seefisien mungkin.
"Anggaran ini sudah dialokasikan seefisien mungkin," lanjut Ali. "Kemudian juga sudah dilakukan program diklat jarak jauh dan diklat di tempat kerja untuk menjangkau lebih banyak aparatur dibandingkan dengan pelaksanaan diklat reguler."
(wk/zodi)
