PKS menyoroti penunjukkan Menhan Prabowo Subianto untuk menggarap lumbung pangan nasional. Ungkap kemungkinan proyek bisa gagal sama seperti zaman Soeharto.
- Ruth Meliana
- Selasa, 14 Juli 2020 - 17:16 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk menggarap proyek lumbung pangan nasional, Food Estate. Jokowi sendiri secara langsung telah mengungkap alasannya mengapa ia mempercayakan proyek tersebut kepada Prabowo.
Namun, keputusan Jokowi tersebut telah mendapatkan sorotan dari berbagai pihak mengingat jabatan Prabowo selama ini memimpin sektor pertahanan Tanah Air. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu pihak yang ikut memprotes keputusan Jokowi tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta lantas mendesak Jokowi untuk mengkaji ulang rencana menyerahkan penggarapan lumbung pangan di Kalimantan Tengah (Kalteng) kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Menurutnya, rencana tersebut berpotensi gagal lantaran tidak dikaji dengan matang. Sukamta lantas mencontohkan proyek serupa yaitu lahan sejuta gambut di zaman pemerintahan Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto yang juga gagal.
”Situasi krisis pangan memang sudah membayang, tetapi itu jangan disikapi dengan membuat keputusan secara terburu-buru,” kata Sukamta seperti dilansir dari CNNIndonesia, Selasa (14/7). “Kita tentu tidak berharap ini hanya menjadi kebijakan populis seperti lahan sejuta gambut pada masa lalu namun ternyata alami kegagalan.”
Sebagai informasi, proyek lahan gambut semasa pemerintahan Soeharto dimulai pada tahun 1996. Proyek tersebut gagal dan terpaksa berhenti di tahun 1998 akibat adanya krisis multidimensi, yang berujung reformasi menumbangkan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
Kini, Sukamta mengingatkan Jokowi perihal proyek Food Estate yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024. Dalam dokumen tersebut terinci soal pengembangan lumbung pangan selain di Jawa dan Bali diarahkan ke Sumatera dan Sulawesi.
Hal itu membuat Sukamta yakin jika rencana pengembangan proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan tidak sesuai dengan rencana yang sudah ada. Ia menuturkan setidaknya ada tiga persoalan terkait dipasrahkannya Prabowo untuk menggarap proyek tersebut.
Persoalan pertama adalah pemahaman pangan sebagai unsur penting membangun ketahanan nasional bukan berarti sektor ini harus dipegang Kemhan. Pasalnya, ada sejumlah sektor yang dinilai bisa menggarap proyek ini. Diantaranya adalah Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Urusan Logistik (Bulog), serta Badan Ketahan Pangan.
Keterlibatan Kemenhan justru dinilai membuat beban semakin berat. “Kemenhan saya lihat sudah punya beban dan tanggung jawab yang besar terkait ketahanan nasional melalui kekuatan TNI dengan ketiga matranya,” jelas Sukamta.
Persoalan kedua adalah kebutuhan anggaran untuk proyek Food Estate sangatlah besar, yakni Rp68 triliun. Hal ini tidak sesuai dengan situasi pemerintah saat ini yang sedang minim ekonomi dan pendapatan akibat pandemi.
Persoalan terakhir adalah soal rencana komoditas singkong yang akan dikembangkan di lahan yang sedang disiapkan seluas 30 ribu hektare di di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Kalteng. Menurut Sukamta, pemerintah sebaiknya mengambil langkah menolong petani singkong saat ini.
”Berkali-kali petani alami anjloknya harga, seperti di bulan Juni kemarin harga 1 kilogram hanya Rp900,” papar Sukamta. “Lebih baik, pemerintah membuat pilot project industri untuk menyerap hasil panen singkong yang sudah ada, ini jelas akan menolong ribuan petani kita.”
(wk/lian)
