Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi tanggapan atas demo yang digelar oleh para pengusaha pekerja tempat hiburan malam di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/7) kemarin.
- Nidya Putri
- Rabu, 22 Juli 2020 - 09:40 WIB
WowKeren - Para pengusaha pekerja tempat hiburan malam melaksanakan demo di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (21/7). Aksi demo yang digelar pekerja di sektor hiburan diskotek, tempat karaoke, hingga griya pijat ini adalah untuk menyampaikan tuntutannya kepada Gubernur Anies Baswedan karena usaha mereka masih belum diizinkan beroperasi hingga sekarang.
Menanggapi hal ini, Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menunggu izin dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi terkait pembukaan kembali tempat hiburan malam. Pasalnya, tempat hiburan malam berpotensi menjadi pusat penyebaran COVID-19.
"Kalau dari tim gugus COVID mengizinkan ya kita pasti kasih izin untuk beroperasi lah," ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kadisparekraf) DKI Jakarta, Cucu Kurnia, Selasa (21/7).
Cucu mengatakan tempat hiburan adalah salah satu tempat yang berisiko terhadap penularan virus Corona. Ia menyebut jaga jarak susah diterapkan di lokasi tersebut. "Kami sarankan mereka konsultasi ke sana (gugus tugas). Karena risiko penyebaran COVID di tempat hiburan itu tinggi banget. Social distancing-nya susah dijaga," katanya.
Selain itu, Disparekraf DKI Jakarta juga belum bisa memastikan kapan tempat hiburan malam akan dibuka kembali. Ia menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu izin dari gugus tugas COVID DKI Jakarta. "Ya kalau dari tim Gugus Tugas belum memberikan izin kami nggak akan bisa mengijinkan mereka untuk beroperasi," ungkpanya.
Sebelumnya, diketahui ratusan pekerja hiburan malam melakukan aksi demo di depan gedung Balai Kota. Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) Hana Suryani juga meminta Pemprov DKI segera memutuskan nasib tempat hiburan malam untuk dibuka.
Apabila tak kunjung ada keputusan maka pihaknya memastikan akan menggelar aksi demo jilid II. "Seminggu ke depan deh, jadi tadi gini ini hari Selasa, harusnya Minggu ini sudah ada keputusan, kalau tidak, kalau sampai tidak dan diulur-ulur, kami akan melakukan (demo) gelombang kedua dan itu jauh lebih besar," kata Hana, Selasa (21/7).
(wk/nidy)
