WowKeren - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengaku sedang menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menciptakan "program bela negara" untuk para mahasiswa. Program yang dimaksudkan adalah mahasiswa nantinya akan diwajibkan ikut pendidikan militer dalam satu semester, di mana pendidikan militer juga dihitung sebagai SKS.

Namun, sepertinya wacana tersebut justru menuai kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Koordinator Pusat BEM SI Remy Hastian mengatakan Kemhan dan Kemendikbud harus menjelaskan secara rinci program yang diusulkan itu. Musababnya sejauh ini terjadi perbedaan perspektif terkait Program Bela Negara yang didengungkan oleh pemerintah.

Ada yang menilai ikut seminar bertema nasionalisme dan patriotisme sudah cukup. Ada pula yang berpandangan bisa meraih prestasi di bidang olahraga termasuk dalam bagian bela negara. Atau bisa ikut dalam perang untuk membela Indonesia.

"Jangan sampai narasi yang besar ini tapi bias dari segi substansi," ujar Remy dilansir Kumparan, Rabu (19/8). "Jangan sampai apa yang sudah diwacanakan dan digaungkan sampai skala nasional itu bukan membuat harapan semangat baru, tapi malah menjadi kegelisahan atau malah membuat kebingungan buat kita yang nantinya akan menjadi objek menjalankan narasi pemerintah terkait ya semi-militer ini."

Lebih lanjut, Remy menilai ada kekhawatiran dari mahasiwa jika programnya berisi teknis peperangan. Mereka yang trauma atau tidak suka dengan kekerasan tentu akan menentang hal tersebut.

Maka dari itu organisasi yang menaungi sejumlah BEM perguruan tinggi di Indonesia itu meminta agar Kemhan dan Kemendikbud menjelaskan teknis dari program tersebut. Sehingga bisa diterima oleh semua mahasiswa.

"Isi yang dimaksud dari bela negara itu seperti apa," paparnya. "Ini harus clear dulu dari sisi urgensi, dari sisi pemahaman, dari segi konteks dan teknis ketika nanti penyelenggaraannya di lapangan sehingga nanti mahasiswa yang akan terlibat sampai akhirnya bahasannya dimasukan SKS ini ga ada penolakan dari mahasiswa itu sendiri."

Sebelumnya, aktivis antikekerasan juga turut mengkritik wacana yang dilontarkan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono tersebut. Menurut mereka, perkuliahan tentang militer tersebut sebagai upaya untuk membungkam sikap kritis mahasiswa terhadap negara, meskipun Kementerian Pendidikan RI mengatakan hal itu bertujuan untuk meningkatkan rasa kebangsaan.