Ahli epidemiologi dari UI membongkar permasalahan utama yang membuat Indonesia tidak bisa maksimal dalam menangani pandemi virus corona (COVID-19). Apa itu?
- Ruth Meliana
- Kamis, 20 Agustus 2020 - 18:27 WIB
WowKeren - Kasus virus corona (COVID-19) di Tanah Air masih terus mengalami peningkatan setiap harinya. Indonesia telah mencatatkan total 147.211 kasus virus corona hingga Kamis (20/8). Hal ini lantas mendapatkan tanggapan dari epidemiolog asal Universitas Indonesia (UI).
Ahli epidemiologi asal UI, dr Pandu Riono lantas membongkar permasalahan di Indonesia yang membuat penanganan pandemi COVID-19 menjadi tidak maksimal. Permasalahan tersebut menyangkut rumitnya birokrasi di Tanah Air hingga saat ini.
Birokrasi yang berbelit dinilai menjadi penghambat besar dalam menangani situasi masa darurat kesehatan saat ini. Sebagai contoh, pemerintah daerah yang ingin mengambil keputusan seputar penanganan pandemi harus mendapatkan persetujuan dulu dari pemerintah pusat. Hal ini tentunya membuat penanganan pandemi virus corona menjadi lamban dan tidak efektif.
"Pemerintah daerah yang mau melakukan PSBB harus minta izin lebih dahulu ke Menteri Kesehatan,” kata Pandu dalam diskusi virtual Indikator Politik Indonesia, seperti dilansir dari Suara pada Kamis (20/8). “Dimana kita dalam keadaan emergency jika masih harus minta izin.”
Tak sampai disitu, terkadang kerap terjadi perbedaan sikap antara pemerintah daerah dan pusat dalam menangani pandemi, khususnya dalam hal bisnis dan ekonomi. Menurut Pandu, situasi tersebut justru membuat solusi terbaik dan efektif dalam menangani pandemi sulit dimunculkan.
”Padahal pemimpin Pak presiden kita harus menghapus semua hambatan birokrasi perizinan untuk kepentingan bisnis,” papar Pandu. “Ini untuk kepentingan pandemi masih ada izin.”
Pandu juga menyoroti keputusan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 adalah keputusan yang salah. Ia beralasan penanganan pandemi virus corona yang merupakan situasi darurat harus dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama jajaran kabinetnya.
”Pandemi ini harusnya direspon segera oleh negara, negara itu adalah presiden dan kabinetnya,” tegas Pandu. “Bukan direspon oleh panitia, bukan direspon oleh ad-hoc semacam task force atau gugus tugas yang bahkan dipimpin oleh lembaga yang tidak mengerti masalah kesehatan sebagai problem akarnya.”
(wk/lian)
