Komisi XI DPR RI menyebut jika ada juga pemerintah daerah yang meminjam uang Rp 200 miliar. Namun hingga kini tidak ada kejelasan dipakai untuk program apa.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 24 Agustus 2020 - 19:09 WIB
WowKeren - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Nasdem Achmad Hatari menyebut jika masih banyak pemimpin daerah yang meminjam dana dari pemerintah pusat namun disalahgunakan. Ia pun mengadukan hal ini langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ia kemudian mencontohkan Pemda yang meminjam dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Tak tanggung-tanggung, jumlahnya bahkan mencapai Rp 500 miliar.
Namun sayangnya, dana tersebut rupanya disalahgunakan untuk membeli 50 unit mobil. Oleh sebab itu, ia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman.
"Atas nama Komisi XI Ibu (Sri Mulyani) harus terus berlakukan protektif dan advokasi kepada badan-badan usaha di bawah Kementerian Keuangan," kata Hatari saat rapat kerja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Senin (24/8). "Banyak hal yang terjadi di daerah, meminjam kepada SMI Rp 500 miliar ternyata di dalam daftar untuk beli 50 unit kendaraan roda empat untuk masing-masing anggota DPR Provinsi."
Tak hanya itu, ia kemudian mencontohkan lagi ada pemerintah daerah yang meminjam uang Rp 200 miliar. Namun hingga kini tidak ada kejelasan untuk dipakai program apa. Oleh sebab itu, ia berharap agar Sri Mulyani benar-benar memperhatikan hal ini.
"Kemarin lagi saya mendapat informasi bukan dapil saya, dia meminta Rp 200 miliar tidak tanggung-tanggung untuk program apa tidak jelas," ujarnya melanjutkan. "Jadi ini masukan yang menurut saya Ibu harus betul-betul perhatikan."
Ia pun memahami jika beban kerja yang diemban Sri Mulyani sebagai bendahara negara tidaklah mudah. Di lain sisi, Menkeu harus berhati-hati dalam mengeluarkan uang, namun di sisi lainnya tak jarang ia dihujat lantaran penyerapan anggaran PEN masih minim.
Terlebih lagi saat ini mendekati gelaran Pilkada. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Vera Febyanthy meminta Sri Mulyani untuk lebih berhati-hati. "Ini perlu juga diperhatikan memang banyak sekali penyalahgunaan khususnya di daerah-daerah yang mau melakukan Pilkada ini harus segera diteliti," sarannya.
(wk/zodi)