WowKeren - Pemerintah Indonesia sempat dikritik karena masih menggunakan rapid test untuk menyaring (screening) pasien virus corona (COVID-19). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri tidak menyarankan penggunaan rapid test antibodi sebagai pendeteksi virus corona.

Kini, juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengaku bahwa pemerintah tak pernah membeli alat rapid test. Menurut Wiku, seluruh alat rapid test yang saat ini digunakan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan hasil donasi dari sejumlah pihak. Pernyataan Wiku ini juga disampaikan untuk menanggapi adanya tudingan pembelian alat rapid test hanya membuang-buang uang negara karena tak akurat mendeteksi COVID-19.

"Rapid test antibodi diperoleh oleh BNPB melalui donasi dari berbagai sumber. Pemerintah Indonesia melalui BNPB tidak pernah membeli alat rapid test," terang Wiku dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (25/8). "Dan jumlah yang didonasikan dari berbagai pihak jumlahnya cukup besar, yaitu 1.172.100 unit."

Lebih lanjut, Wiku juga menegaskan bahwa rapid test tidak digunakan sebagai alat diagnosis COVID-19, melainkan hanya untuk penyaringan. Jika hasil rapid test reaktif, maka orang tersebut baru akan menjalani swab test untuk memastikan terjangkit corona atau tidak.

"Fungsi rapid test dari pertama bukan untuk diagnosis," tutur Wiku. "Rapid test digunakan untuk screening, dan apabila ada reaktif dilanjutkan dengan swab melalui PCR (Polymerase Chain Reaction)."

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah tidak lagi membeli alat rapid test. Karena dinilai tidak akurat dan menimbulkan pemborosan.

"Kalau seandainya pemerintah menggunakan perspektif atau meminta pandangan dari para ahli yang paham epidemiologi dan lain- lain, seharusnya rapid test ini tidak dibeli lagi," kata peneliti ICW Wana Alamsyah dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu. "Agar tidak terjadi pemborosan."

Sementara itu, ahli wabah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono, juga sempat mengkritik pemerintah terkait pemanfaatan rapid test ini. Menurut Pandu, penggunaan rapid test yang diikuti swab test setelahnya sangatlah tidak efektif dan efisien.