Istana Sebut Persoalan Menteri Tak Bermasker Tak Perlu Dibesar-Besarkan
Nasional

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian membenarkan bahwa penggunaan masker merupakan protokol yang wajib diterapkan di tengah pandemi corona.

WowKeren - Sejumlah Menteri bidang Perekonomian yang tidak menggunakan masker dalam sebuah sesi foto beberapa waktu lalu menuai kritik dari publik. Kini, pihak Istana buka suara terkait persoalan tersebut.

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian membenarkan bahwa penggunaan masker merupakan protokol yang wajib diterapkan di tengah pandemi corona. Namun, ia menyebut bahwa kasus ini tak perlu dibesar- besarkan.

"Memang masker itu protokol yang harus jadi kewajiban. Tapi namanya dalam suatu acara mungkin ada kekhilafan atau kealpaan," terang Donny dilansir CNN Indonesia pada Rabu (26/8). "Saya kira bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan."

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo sendiri telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur tentang sanksi bagi warga tak bermasker di masa pandemi corona. Adapun sanksi yang diberikan juga beragam, mulai dari teguran, sanksi administratif, hingga sanksi sosial.


Donny menilai bahwa pemberian sanksi untuk para Menteri tak bermasker tersebut sepenuhnya akan menjadi kewenangan Jokowi. "Itu hak Presiden kalau mau beri teguran atau apa. Tapi saya kira sebagai manusia ada kealpaan-lah. Saya kira wajar-wajar saja, asal tidak berulang," tutur Donny.

Lebih lanjut, Donny menyatakan bahwa foto yang viral di media sosial tersebut seharusnya menjadi pengingat agar para Menteri tak mengulangi kesalahan yang sama. "Pengingat saja di kemudian hari protokol kesehatan tetap dilakukan," jelas Donny.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansya telah menyinggung soal Inpres Jokowi terkait Menteri tak bermasker ini. Trubus menilai aturan tersebut tak boleh pandang bulu.

Oleh sebab itu, Trubus meminta Jokowi menelusuri soal kemungkinan menterinya melanggar protokol kesehatan. Menurut Trubus, aksi yang dilakukan oleh beberapa Menteri Jokowi tersebut merupakan wujud ketidaksantunan publik. Pasalnya, pejabat publik seharusnya menjadi garda utama untuk mencontohkan penerapan kebijakan yang sepatutnya.

(wk/Bert)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru