WowKeren - Kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus mengalami penambahan setiap hari. Bahkan, hingga Minggu (30/8) kemarin, jumlah kasus positif COVID-19 tembus 172.053.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu menilai perlu adanya evaluasi kembali terkait kebijakan-kebijakan yang sudah digulirkan oleh pemerintah. Salah satunya terkait kebijakan pelonggaran.

Adanya kebijakan pelonggaran memungkinkan warga untuk melakukan aktivitas dalam jumlah yang banyak. Sehingga hal ini penting untuk dilakukan evaluasi. "Memang berkumpulnya orang banyak ini harus dievaluasi kembali," kata Sri Rahayu seperti dilansir Kumparan, Senin (31/8).

Sejumlah pelonggaran memang diberikan oleh pemerintah demi menggerakkan roda perekonomian yang terpuruk akibat COVID-19. Oleh sebab itu menurut Sri, perlu ditinjau kembali apakah kebijakan semacam ini sudah tepat.

Selain itu juga perlu diperhatikan apakah pelonggaran kebijakan juga berkaitan dengan munculnya sejumlah klaster baru. Sebab seperti diketahui, kekinian muncul beberapa klaster baru dengan jumlah kasus positif yang tak bisa dibilang sedikit.

Begitu juga dengan sektor wisata. Beberapa sektor wisata di Indonesia sudah dibuka sebagai langkah pemulihan karena sektor yang satu ini juga ikut terpukul akibat pandemi.

"Ya memang kan sekarang mulai dilonggarkan memang karena perekonomian kan. Perekonomian biar jalan," tutur dia. "Tapi dalam kenyataan begitu. Nah, ini apakah benar klasternya juga begitu dari sana, wisata, berkumpulnya orang banyak. Perlu dicari juga."

Sementara itu untuk masyarakat, ia mengingatkan agar tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19 secara ketat agar bisa menekan kasus. Pasalnya, menurut dia tingkat kepatuhan masyarakat masih relatif rendah.

"Kita ini memang harus disiplin karena kan banyak juga orang yang tak pakai masker," imbuhnya. "Itu kan kita tak tahu orang tanpa gejala (OTG) atau bukan."

Untuk mendukung hal ini, pemerintah juga diharapkan kian gencar dalam melakukan sosialisasi. "Kita enggak bisa begitu saja membuka kemudian tanpa langkah antisipasi yang enggak tepat. Itu enggak mungkin juga," ujarnya.