Doni Monardo khawatir jika pelaksanaan Pilkada tidak mengindahkan protokol pencegahan COVID-19 maka justru berpotensi menjadi klaster penularan yang baru
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 07 September 2020 - 14:58 WIB
WowKeren - Tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja hal ini tak lepas dari kondisi Indonesia yang tengah menghadapi pandemi COVID-19.
Sehingga pelaksanaannya pun harus memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. Namun rupanya, mematuhi aturan ini bukanlah hal yang mudah bagi sebagian bakal Paslon Pilkada 2020.
Sejauh ini Badan Pengawas Pemilu bahkan sudah menemukan sebanyak 243 telah melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Salah satu pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah soal jaga jarak dan menciptakan kerumunan.
Tak cukup sampai di situ, pelanggaran lain yang juga marak dilakukan adalah adanya 20 bakal paslon yang rupanya tidak menyerahkan hasil tes swab saat proses pendaftaran ke kantor Komisi Pemilihan Umum. KPU sebagai pihak penyelenggara Pemilu telah mewajibkan bakal paslon melakukan tes swab sebelum mendaftarkan diri.
Ketua Satgas COVID-19 Nasional Doni Monardo pun buka suara mengenai hal ini. "Pedomani Peraturan KPU!" kata Doni dilansir Kumparan, Senin (7/9).
Sebab untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 diperlukan kerja sama berbagai pihak. Dalam hal ini adalah calon dan pendukung, harus sama-sama mencegah penularan corona.
Seperti diketahui, kasus corona di Indonesia sendiri masih belum sepenuhnya terkendali. Oleh sebab itu, Doni khawatir jika pelaksanaan Pilkada tidak mengindahkan protokol pencegahan COVID-19 maka bisa jadi akan menjadi klaster penularan yang baru.
Divisi Pengawasan Bawaslu Solo, Muh Muttaqin, mengatakan jika protokol menjaga jarak banyak dilanggar oleh bakal paslon. Hal ini kerap terjadi saat prosesi iring-iringan pendaftaran kedua pasangan bakal calon.
"Abaikan jarak yang kami jadikan sorotan pelanggaran protokol kesehatan," kata Muttaqin, Minggu (6/9). "Kami sangat menyayangkannya."
Terkait potensi munculnya klaster COVID-19 baru dari pelaksanaan Pilkada, Presiden Joko Widodo alias Jokowi bahkan sudah mengingatkan jajarannya. Untuk mengantisipasi kemunculan klaster Pilkada, Jokowi telah meminta kepada Menteri dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengawal secara tegas.
(wk/zodi)
