Sejarawan JJ Rizal mengkritik wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang 'menghapus' mata pelajaran sejarah. Menurutnya, hal ini mengkhianati visi dan misi Presiden Joko Widodo.
- Nidya Putri
- Sabtu, 19 September 2020 - 08:54 WIB
WowKeren - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru-baru ini membuat heboh masyarakat karena disebut-sebut akan "menghapus" mata pelajaran sejarah dari kurikulum pendidikan. Hal ini merupakan salah satu langkah penyederhanaan kurikulum yang dilakukan Kemendikbud.
Menanggapi kabar tersebut, sejarawan JJ Rizal mengkritik wacana Kemendikbud tersebut. Menurutnya, rencana ini mengandung dua buah dosa.
Dosa pertama, rencana Kemendikbud tersebut dapat diartikan sebagai langkah yang mengkhianati visi dan misi Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam Nawacita butir kedelapan.
Rizal menjelaskan, poin Nawacita yang dapat diartikan dikhianati Kemendikbud itu berbunyi, 'Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia'.
"Artinya rencana menghilangkan dan atau hanya menjadikan sejarah sebagai pelajaran sampiran karena pilihan saja, sama saja mengkhianati visi misi Presiden," kata Rizal dilansir CNNIndonesia, Sabtu (19/9).
Dosa yang kedua, dimana ia mempertanyakan apakah langkah Kemendikbud ini bisa dikategorikan sebagai sebuah bentuk hipokrisi. Pasalnya, Jokowi adalah kader atau petugas partai politik yang identik dengan sosok Presiden pertama RI Soekarno.
Rizal menuturkan bahwa sejarah bagi Sukarno sering diungkapkan dengan jelas dalam kias 'jangan sekali-kali meninggalkan sejarah' alias Jas Merah. Menurutnya, pernyataan itu juga sering dinyatakan secara rutin kepada kaum muda.
"Apakah ini bukan suatu bentuk hipokrisi, memuja muji Sukarno setinggi langit, bahkan memujanya, tetapi semua yang dilakukan bertolak belakang dan menginjak-injak pemikiran Sukarno," paparnya.
Dari poin-poin tersebut, ia menilai rencana Kemendikbud ini merupakan jenis yang mengalami cacat moral politik, sebagaimana disebut Ketua Umum Pengurus Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif. "Mereka hipokrit sekaligus durhaka. Dobel dosanya," pungkasnya.
Sementara itu, Kemendikbud telah buka suara terkait wacana "penghapusan" mata pelajaran sejarah tersebut. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno menegaskan, pelajaran sejarah tetap akan ada di dalam kurikulum.
"Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis," kata Totok, dalam keterangannya, Jumat (18/9). Terkait pelajaran sejarah, ia menyebutkan tetap akan diajarkan dan diterapkan di setiap generasi.
(wk/nidy)
