Diketahui, pemerintah dan Komisi II DPR RI telah memutuskan untuk tetap menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 22 September 2020 - 15:25 WIB
WowKeren - Tuntutan untuk menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak sempat datang dari berbagai pihak karena bahaya virus corona (COVID-19) masih mengintai. Namun, pemerintah dan Komisi II DPR RI telah memutuskan untuk tetap menggelar Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.
Oleh sebab itu, Komisi VIII DPR RI pun mengadakan RDP dengan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, pada Selasa (22/9) hari ini. Salah satu hal yang dibahas adalah rencana Satgas untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di masa Pilkada 2020.
"Komisi II menetapkan Pilkada jalan terus, ini keputusan politik yang harus diamankan. Bebannya tapi dibebankan ke Pak Kepala Satgas. Jadi protokol seperti apa yang disiapkan terkait dengan tahapan pilkada tersebut?" tutur Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily, kepada Doni di ruang rapat paripurna. "Apa yang disiapkan Satgas untuk mencegah penularan COVID-19 di tengah Pilkada yang akan tetap dilaksanakan 9 Desember? Apakah Satgas dan aparat berani tegas enggak bubarkan kerumunan?"
Doni lantas mengakui bahwa Satgas COVID-19 juga harus ikut mengamankan jalannya Pilkada 2020 karena hal tersebut merupakan kebijakan politik negara. Menurut Doni, tantangan terberat Satgas COVID-19 di tahapan Pilkada 2020 adalah mencegah terjadinya kerumunan massa.
"Yang paling berat adalah menghindari kerumunan, itu paling berat dari semua tahapan Pilkada," ungkap Doni. "Karena pesta demokrasi pasti kumpulkan massa sebanyak mungkin, tapi PKPU putuskan (maksimal) 100 orang, tapi itu tak bisa ditertibkan."
Oleh sebab itu, Doni berharap agar masyarakat dapat ikut menilai mana pejabat atau calon kepala daerah yang bisa memberi contoh baik perilaku hidup sehat di masa pandemi corona. "Kalau dari awal calon kepala daerah ini tauladan, pakai masker, jaga jarak, dan diatur bisa sekian orang ini patuh, ini kita dorong orang yang punya komitmen," kata Doni yang juga merupakan Kepala BNPB Indonesia tersebut.
Lebih lanjut, Doni juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk para calon kepala daerah di Pilkada 2020 agar kerumunan massa dapat dihindari. Di antaranya adalah menggunakan metode kampanye online dan memanfaatkan fasilitas pemerintah pusat di daerah masing-masing.
"Beberapa rekomendasi untuk mengurangi terjadinya kerumunan antara lain gunakan metode kampanye virtual, pemanfaatan fasilitas di daerah yang punya pemerintah pusat seperti TVRI dan RRI. Sehingga calon diberikan kesempatan menyampaikan programnya menggunakan TVRI dan RRI di daerah. Misal, TVRI dan RRU bisa diberikan aspek operasional sehingga bisa kurangi kerumunan," jelas Doni. "Kami akan matangkan lagi manajemen pelaksanaan pilkada, sehingga semua risiko yang terjadi bisa diminimalisir."
(wk/Bert)
