Jusuf Kalla menyoroti penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang tetap digelar di tengah pandemi virus corona. Ia menyebut orang-orang tidak akan menanyakan kabar demokrasi Indonesia.
- Ruth Meliana
- Kamis, 24 September 2020 - 14:16 WIB
WowKeren - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi salah satu tokoh yang mengkritik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Ia mempertanyakan alasan pemerintah yang tetap ingin melaksanakan Pilkada di tengah pandemi virus corona.
JK menegaskan jika masyarakat Indonesia saat ini lebih membutuhkan kesehatan alih-alih demokrasi di situasi krisis akibat pandemi COVID-19. Ia mencontohkan jika ada warga yang saling berjumpa, maka yang ditanyakan pastinya adalah bagaimana kondisi kesehatan masing masing dan bukan kabar berdemokrasi.
"Setiap orang kalau ketemu yang ditanyakan pasti bilang, 'Bagaimana kesehatan. Sehat-sehat?'," kata JK dalam program "Mata Najwa yang disiarkan di Trans7, Rabu (23/9) malam. "Tak ada yang mengatakan, 'Bagaimana demokrasi?', Enggak ada. Selalu menanyakan sehat."
Walau begitu, JK tetap tidak menyalahkan siapapun jika memang Pilkada Serentak akan tetap digelar pada 9 Desember mendatang. Ia hanya mengingatkan pemerintah dan masyarakat terkait risiko yang mungkin terjadi jika Pilkada tetap digelar di tengah penyebaran virus corona.
”Jadi karena pemerintah sudah memilih dan DPR juga, ya para peserta harus siap. Masyarakat harus siap,” kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini. “Walau pun bahwa seakan-akan banyak risiko memang.”
JK kemudian ditanya mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak apakah lebih banyak memiliki kebaikan atau keburukannya. Menjawabnya, JK mengaku tidak bisa membandingkannya karena setiap keputusan selalu memiliki risikonya masing-masing.
”Susah diperbandingkan jumlahnya. Tapi yang terang ada manfaatnya ada mudaratnya,” ungkap JK. “Tapi sekali lagi berapa pun kesehatan itu sangat penting untuk kita semua.”
Sebagai informasi, keputusan untuk melanjutkan Pilkada Serentak ini telah dipastikan baik oleh Pemerintah, DPR, dan KPU selaku penyelenggara. Oleh sebab itu, JK menyatakan jika peserta dan masyarakat memang hanya bisa mengikuti kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah.
(wk/lian)
