Tak Main-Main! Muhammadiyah Ancam Gugat Pemerintah Jika Pilkada Jadi Klaster Corona
Nasional

Muhammadiyah rupanya tidak main-main dengan penolakan Pilkada Serentak 2020. Mereka mengancam akan menggugat pemerintah jika sampai penyelenggaraan Pilkada menjadi klaster COVID-19.

WowKeren - Muhammadiyah telah mendesak Pemerintah Indonesia untuk menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Alasannya, pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi virus corona berpotensi memunculkan klaster-klaster baru.

Kini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan akan menggugat pemerintah jika sampai gelaran Pilkada Serentak 2020 menimbulkan klaster virus corona. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Abdul Rohim Gazali.

"Muhammadiyah akan mengawal pilkada serentak, tapi kami juga tetap berpendirian bagaimana pun pilkada serentak harus ditunda," kata Abdul Rohim Gazali seperti dilansir dari Warta Kota, Kamis (24/9). "Kami akan menggugat pemerintah jika kasus COVID-19 usai Pilkada 9 Desember mengalami kenaikan."

Abdul menegaskan jika Muhammadiyah akan terus mengawal Pilkada Serentak jika memang tetap dilanjutkan. Meski demikian, sejatinya Muhammadiyah tetap mendesak pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mempertimbangkan opsi penundaan Pilkada sampai situasi sudah jauh lebih aman.


Protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dinilai Muhammadiyah tidak cukup untuk efektif dalam mencegah penularan virus corona. Hal ini terbukti jika melihat tahapan pendaftaran bakal calon Pilkada pada 4-6 September 2020 lalu. Dalam tahap ini, total tercatat ada 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan peserta maupun penyelenggara Pilkada.

Situasi itu membuat Muhammadiyah sangat khawatir jika Pilkada akan membuat kasus virus corona terus melonjak. Apalagi, infeksi COVID-19 sangat mengancam keselamatan masyarakat dan dapat berakibat fatal.

"Agama atau keyakinan dan menjaga nyawa, itu di atas segala-galanya." ungkap Abdul. "Kalau harta dan akal mungkin bisa disembuhkan, tapi nyawa tidak, makanya itu tadi ini gambling yang sangat berbahaya karena pertaruhkan nyawa rakyat."

Abdul juga berkaca pada kejadian Pemilu yang digelar pada 17 April 2019 lalu. Saat itu memang tidak ada pandemi virus corona, namun ratusan petugas pemilu meninggal dunia akibat kelelahan selama menyiapkan pemilihan umum di Tanah Air. Faktor kelelahan diyakini bisa kembali terjadi dan akan semakin parah dengan adanya pandemi.

"Dan kita punya pengalaman pada 17 April tahun lalu, ada 469 pekerja pemilu yang meninggal karena kelelahan," papar Abdul. "Ini enggak bisa dibayangkan para pekerjanya sudah kelelahan, sementara mereka juga harus berhadapan dengan pandemi. Virus corona ini kan sangat mudah menjangkiti orang yang kelelahan. Itu untuk penyelenggara, bukan lagi untuk peserta."

(wk/lian)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait