Menko Polhukam Mahfud MD kembali menekankan jika Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tegaskan tidak akan ada jalan untuk berpisah.
- Ruth Meliana
- Kamis, 01 Oktober 2020 - 17:05 WIB
WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan mengenai posisi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Ia menegaskan jika pemerintah tidak akan tawar menawar terhadap apapun mengenai posisi kedua wilayah tersebut.
Mahfud menegaskan jika baik Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, tidak akan ada jalan lagi bagi sejumlah pihak yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan hal tersebut mengacu pada sejumlah pihak yang bekerja sama dengan negara lain berusaha membuat Papua merdeka. Salah satu cara yang dilakukan oleh berbagai pihak itu adalah dengan berusaha menyebarkan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
”Sudah final, tidak ada jalan lagi, tidak ada jalan lagi,” tegas Mahfud dalam konferensi pers virtual seperti dilansir dari CNNIndonesia, Kamis (1/10). “Tidak ada negosiasi apapun untuk kemerdekaan untuk memisahkan diri.”
Menurut Mahfud, isu pelanggaran HAM di Papua memang kerap bermunculan mendekati akhir tahun dengan pola yang sama. Ia menilai isu tersebut kerap disebarkan menjelang sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
”Sekarang terjadi lagi karena memang di sana ada sekelompok orang yang ingin memisahkan diri, memisahkan Papua,” jelas Mahfud. “Bekerja sama dengan provokator warga negara lain maupun gerakan sendiri ke dalam dan itu kami hadapi karena semua itu melanggar hukum.”
Seperti yang diketahui, sidang umum PBB sendiri telah selesai dilakukan beberapa waktu lalu. Sebelumnya, sejumlah aktivis HAM memang secara vokal terus menyinggung adanya pelanggaran HAM oleh aparat keamanan yang terjadi di Papua.
Salah satu tokoh yang sangat gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia adalah Benny Wenda. Saat ini, ia tinggal di luar negeri dan secara aktif terus menggalang dukungan internasional terkait kemerdekaan Papua.
Selain Benny Wenda, pengacara HAM Veronica Koman juga kerap mengangkat isu-isu mengenai Papua di forum internasional seperti PBB. Belum lama ini, ia bahkan telah menyerahkan laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat.
(wk/lian)
