Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta buka suara soal ucapan Presiden Jokowi mengenai jangan sok-sokan lockdown yang dinilai menyindir Gubernur DKI Anies Baswedan.
- Ruth Meliana
- Senin, 05 Oktober 2020 - 10:01 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo mengatakan jika Indonesia tidak perlu “sok-sokan” melakukan lockdown untuk menekan laju penyebaran virus corona. Jokowi sendiri tidak mengungkapkan siapa sosok yang berniat melakukan lockdown wilayah.
Namun, pernyataan Jokowi tersebut dinilai menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI, Gembong Warsono. Ia menyinggung terkait kebijakan Anies yang menarik rem darurat dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di DKI Jakarta.
Gembong juga turut membahas mengenai usulan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang disampaikan Jokowi. Menurutnya, PSBM jika diterapkan di DKI Jakarta dapat membuat Pemprov DKI lebih mudah melakukan pengawasan dengan melibatkan warga.
"Tidak khusus ke Anies, tapi nyentil sih iya, nggak usah sok-sokan," ujar Gembong kepada wartawan, Minggu (4/10). “Memang sih apa yang disampaikan Jokowi soal PSBM.”
”Saya kira sangat pas kalau diterapkan di Jakarta,” sambungnya. “Sebab Pemprov jauh lebih fokus dalam melakukan pengawasan dan di situ juga akan terbangun keterlibatan secara aktif masyarakat.”
Pemprov DKI lantas angkat berbicara mengenai pernyataan Jokowi seputar lockdown. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan jika pernyataan Jokowi tersebut merupakan sesuatu yang baik untuk diperhatikan.
”Yang disampaikan Bapak Presiden itu sesungguhnya sesuatu yang baik dan benar ya,” kata Ahmad Riza Patria di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara seperti dilansir dari Kumparan, Minggu (4/10). “Semua, kami, pimpinan provinsi dan teman-teman kabupaten kota pasti memperhatikan apa yang menjadi syarat pimpinan Bapak Presiden.”
”Kami dalam rangka melaksanakan protokol berbagai upaya kegiatan pencegahan penanganan COVID, mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat,” sambungnya. “Kebijakan pemerintah provinsi, kebijakan pemerintah kabupaten, semua berbagai kebijakan ini disinergikan menjadi kebijakan yang saling bersinergi positif.”
Lebih lanjut Ahmad Riza menegaskan jika Pemprov DKI selalu mengikuti arahan dari pemerintah pusat terkait penanganan pandemi COVID-19. Hal ini demi meningkatkan sinergi antara pusat dan daerah dalam menangani pandemi.
”Jadi kami mengatasi wabah ini karena ini wabah nasional, bahkan wabah dunia tentu harus bersinergi,” jelas Riza. “Tidak hanya provinsi, kabupaten, kota dan nasional tapi juga kita mengikuti apa yang menjadi rekomendasi dari WHO.”
”Umpamanya ya, kita juga belajar dari banyak negara di dunia dalam rangka penanganan COVID ya,” sambungnya. “Begitu juga seperti yang sampaikan Pak Presiden, tentu menjadi penting bagi kita semua atau pimpinan di provinsi kabupaten kota bahwa semuanya harus berdasarkan pada fakta dan data.”
(wk/lian)
