Direktur Utama PT Indofarma Arief Pramuharto menyebut jika pihaknya mampu menyediakan jasa tes swab PCR yang jauh lebih murah dari standar Kementerian Kesehatan
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 06 Oktober 2020 - 12:39 WIB
WowKeren - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menetapkan standar maksimal untuk biaya tes swab sebesar Rp 900 ribu. Kendati demikian, tak menutup kemungkinan harga tes ini bisa tersedia lebih murah.
Seperti yang disediakan oleh salah satu perusahaan farmasi milik BUMN. Direktur Utama PT Indofarma Arief Pramuharto menyebut pihaknya mampu menyediakan jasa tes jauh lebih murah dari standar Kementerian Kesehatan.
"Kami siap untuk bisa memberikan jasa di bawah harga tadi," kata Arief dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (5/10). "Bukan Rp 900, masyarakat hanya perlu membayar Rp 600 ribu untuk bisa melakukan tes ini secara mandiri.
Mobile PCR ini diklaim bisa menjangkau daerah rural. "Kalau misal jumlahnya lebih banyak, bisa Rp 500 ribu per tes. Saya rasa dibandingkan harga yang sekarang sangat rendah dan kompetitif juga," tutur Arief.
Kemenkes sebelumnya menyebutkan jika harga tes tersebut adalah untuk masyarakat yang hendak melakukan tes mandiri. Sedangkan untuk tes PCR yang dilakukan pemerintah harga itu tidak berlaku. Kemenkes mengimbau agar fasilitas kesehatan bisa merasakan kondisi krisis sehingga tidak menerapkan harga tes yang lebih tinggi.
"Kita harapkan juga teman-teman dengan kesadaran sendiri," kata Plt Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Prof. Dr. H. Abdul Kadir, PHD, Sp.THT-KL (K), MARS dalam konferensi pers di kanal YouTube Kementerian Kesehatan, Jumat (2/10). "Masing-masing lab juga ada semacam sense of crisis, kita sama-sama mengalami krisis seperti ini."
Terkait sanksi oknum nakal yang mematok harga lebih tinggi dari yang ditetapkan, pihaknya akan menerapkan sanksi. "Tetapi bilamana ternyata setelah dikeluarkan edaran masih saja ada yang tidak patuh pada tarif tertinggi ini, maka tentunya Dinkes dan Kemenkes akan melakukan tindak lanjut dalam bentuk teguran," imbuhnya.
Kendati demikian, harga Rp 900 ribu tak menutup kemungkinan masih relatif mahal bagi rakyat tak mampu. Sehingga pemerintah diusulkan untuk memberikan subsidi.
(wk/zodi)