Aktivis HAM Nilai Pemerintah Kerahkan Aparat Karena Buzzer Tak Lagi Efektif
AFP
Nasional

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Yati Andriyani menyebut di periode pertama Jokowi, pemerintah lebih sering 'menyerang' pihak yang berbeda pandangan secara tidak langsung, salah satunya dengan menggunakan buzzer.

WowKeren - Joko Widodo-Ma'ruf Amin genap setahun dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Selasa (20/10) hari ini. Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Yati Andriyani lantas menilai pendekatan pemerintah kepada masyarakat sipil yang tidak satu pandangan politik telah berubah dalam satu tahun era Jokowi-Ma'ruf ini.

Yati menyebut di periode pertama Jokowi, pemerintah lebih sering menggunakan "serangan" tidak langsung kepada pihak yang berbeda pandangan. Salah satunya adalah dengan menggerakkan buzzer atau organisasi kemasyarakatan.

Namun, hal tersebut dinilai Yati telah berubah di periode kedua Jokowi ini. Yati menyebut bahwa buzzer dinilai sudah tak efektif dan justru kerap jadi pintu menyerang balik narasi pemerintah.

Oleh sebab itu, tutur Yati, pemerintah kini "mengerahkan" aparat polisi. "Akhirnya hari ini karena buzzer, influencer, barangkali tidak bisa lagi dianggap satu alat yang efektif, maka serangan- serangan langsung melalui aktor- aktor polisi," jelas Yati dalam diskusi online pada Senin (19/10).


Menurut Yati, perubahan pendekatan tersebut terjadi karena posisi Jokowi yang saat ini sudah di periode keduanya. Jokowi disebut tidak lagi memiliki beban untuk meyakinkan masyarakat di Pemilu selanjutnya.

Posisi tersebut dinilai Yati membuat pemerintahan Jokowi makin terbuka dalam "menyerang" pihak-pihak yang berseberangan. Hal ini, tutur Yati, dapat dilihat melalui serangkaian tindakan represif yang dilakukan aparat beberapa waktu terakhir.

"Tidak ada beban, sehingga HAM, demokrasi dan seterusnya, dengan sangat percaya diri dihilangkan, dipinggirkan," tutur Yati. "Dan tidak ada tempat begitu ya dalam politik pemerintahan hari ini."

Sebagai informasi, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf belakangan ini mendapat banyak sorotan karena mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. UU Sapu Jagat tersebut mendapat banyak penolakan dan menimbulkan berbagai gelombang aksi massa.

Dalam momen satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pada hari ini, ribuan massa buruh dan mahasiswa juga berencana kembali menggelar demo tolak Omnibus Law di Istana Negara, Jakarta Pusat. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengaku akan ada 5.000 orang mahasiswa yang turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi pada hari ini.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts