Tuai Kontroversi, Sekjen MUI Tegaskan Tak Bahas Masa Jabatan Presiden di Munas
Nasional

Sekjen MUI Anwar Abbas menegaskan dalam Munas yang akan digelar pada 25-28 November 2020 mendatang, tak akan membahas rencana perubahan masa jabatan presiden.

WowKeren - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Forum Musyawarah Nasional (Munas) pada 25-28 November 2020 di Jakarta. Dalam agenda tersebut sejumlah poin yang hendak dibahas salah satunya soal masa jabatan presiden.

MUI berencana untuk mengusulkan fatwa agar jabatan presiden hanya selama 7 sampai 8 tahun dalam satu periode. Sayangnya, wacana MUI tersebut menuai beragam respon dari berbagai pihak.

Kekinian, Sekjen MUI Anwar Abbas menegaskan dalam munas tersebut, tidak akan ada pembahasan terkait rencana perubahan masa jabatan presiden. "Munas MUI yang akan digelar bulan depan jelas tidak akan membahas masalah yang menyangkut masa jabatan presiden," ujar Anwar Abbas dalam keterangannya, Selasa (20/10).

Lebih lanjut, Anwar Abbas mengatakan jika isu terkait perubahan masa jabatan presiden dari 5 tahun menjadi 7-8 tahun adalah isu liar yang tidak jelas asalnya. "Salah satu agenda Munas, selain membahas masalah yang menyangkut program kerja dan pemilihan pimpinan baru MUI, adalah juga membahas isu-isu penting yang perlu ditetapkan hukumnya untuk difatwakan," tuturnya.


Untuk itu, Komisi Fatwa MUI akan melakukan inventarisasi masalah-masalah yang perlu dibuat fatwanya agar bisa dibahas di munas. Salah satu masalah yang muncul dan diusulkan dalam tahap ini, kata Anwar Abbas, adalah masalah masa bakti presiden.

"Salah satu masalah yang muncul dan diusulkan ketika berada di tahap inventarisasi ini yaitu masalah masa bakti presiden tersebut. Ketika daftar masalah tersebut, dibawa ke dalam tahap berikutnya untuk dilihat dan dinilai oleh Komisi Fatwa," jelasnya. "Namun, masalah tersebut ternyata tidak masuk ke dalam kelompok masalah yang telah dipilih dan ditentukan oleh Komisi Fatwa untuk menjadi masalah yang akan dibahas dalam munas."

Sebelumnya, wacana serupa juga sudah sempat disampaikan oleh beberapa politikus, termasuk Saifullah Tamliha dari PPP. Tamliha mengusulkan agar masa jabatan satu periode diperpanjang sampai 8 tahun supaya presiden bisa menyelesaikan semua janji dan visi-misi kampanye.

Sementara saat ini Indonesia masih mencantumkan masa jabatan 5 tahun bagi presiden dan wakil presiden, seperti tertuang di UUD 1945. Dan setelahnya para pejabat ini bisa kembali dipilih untuk satu kali masa jabatan.

(wk/nidy)

You can share this post!

Related Posts