Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan vaksinasi COVID-19 harus dilakukan dengan sangat berhati-hati dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
- Elvariza Opita
- Jumat, 23 Oktober 2020 - 12:00 WIB
WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum lama ini memberi pernyataan perihal rencana vaksinasi COVID-19. Dan berbeda dengan berbagai narasi yang beredar, Airlangga malah menghindari penyebutan bulan November sebagai jadwal vaksinasi.
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu menegaskan bahwa proses vaksinasi akan dimulai setelah mendapat restu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM sendiri baru akan memberi izin edar dan penggunaan darurat vaksin jika sudah mendapatkan hasil clinical trial serta meninjau langsung fasilitas pengembangannya.
"Waktunya segera setelah mendapatkan sertifikasi dari Badan POM," tegas Airlangga dalam diskusi "Keseimbangan Baru Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi" di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (22/10). "Jadi kalau timing tidak ada yang menentukan kapan, tetapi semua ikut berproses."
Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, clinical trial vaksin Sinovac di Kota Bandung diperkirakan baru selesai pada Desember 2020. "Nah tentu sesudah clinical trial baru BPOM bisa memberikan perizinan dan (dilakukan) setelah melihat fasilitas," terang Airlangga.
Yang dimaksud dengan fasilitas tentu saja menyesuaikan dari mana vaksin berasal. Yang disebutkan Airlangga adalah Sinovac dan Sinopharm di Tiongkok, yang belakangan menjadi alasan BPOM serta sejumlah pejabat negara bertolak ke luar negeri, serta Bio Farma di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa proses ini wajib dilakukan demi memastikan keselamatan masyarakat yang akan mendapatkan vaksin. Sebab banyak bahaya terhadap kesehatan yang mengintai jika sampai vaksin tidak layak didistribusikan ke masyarakat.
"Jadi timingnya sangat tergantung kepada hasil perizinan dari BPOM. Jadi tidak menentukan tanggal sekian, bulan sekian, tetapi mengikuti hasil penelitian clinical trial dan mengutamakan keselamatan jiwa manusia," tegas Airlangga.
Mantan Menteri Perindustrian itu juga secara tersirat mengungkap bahwa belum tentu vaksinasi dimulai pada November 2020. "Ini adalah persiapan (sembari) menunggu hasil clinical trial dan dari proses di BPOM," pungkasnya.
Di sisi lain, narasi vaksinasi siap digelar pada November 2020 mendatang terus bergema di tengah masyarakat. Namun rencana ini menimbulkan banyak pro dan kontra, termasuk dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang meminta agar Kementerian Kesehatan tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi.
(wk/elva)
