Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN dan Menkominfo untuk menyiapkan strategi komunikasi yang tepat ke publik untuk menegaskan pentingnya program vaksinasi COVID-19.
- Nidya Putri
- Selasa, 27 Oktober 2020 - 09:12 WIB
WowKeren - Pemerintah hingga kini menggenjot persiapan untuk vaksinasi COVID-19 yang rencananya bakal digelar bulan November mendatang. Presiden Joko Widodo pun menegaskan pentingnya komunikasi publik sebelum pemerintah melaksanakan program vaksinasi tersebut.
Karena itu, Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate menyiapkan strategi komunikasi yang tepat. Nantinya, kementerian tersebut bertugas menyampaikan informasi komperehensif kepada publik, mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi, sehingga tidak terjadi disinformasi di media massa dan media sosial.
“Strategi komunikasi publiknya disiapkan dengan baik," ujarnya dalam rapat kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10). "Saya minta timnya Pak Menteri BUMN disiapkan lagi mengenai strategi komunikasi, dibantu Kominfo, dijelaskan secara komperehensif kepada publik."
Presiden juga menyebut perlunya pelibatan majelis dan organisasi keagaamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya. Ormas keagamaan itu nantinya berperan menjelaskan kepada masyarakat mengenai manfaat dan kehalalan vaksin.
“Majelis dan organisasi keagaamaan, MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lainnya perlu dilibatkan dari awal, terutama untuk menjelaskan soal manfaat vaksin dan meyakinkan kepada umat mengenai kehalalan dari vaksin,” imbuhnya. Jokowi minta tahapan pelaksanaan vaksinasi benar-benar terencana dengan detail.
Presiden juga telah memerintahkan adanya pelatihan dan simulasi pelaksanaan vaksinasi yang melibatkan tenaga kesehatan, aparat keamanan dan relawan. Pelatihan tersebut diadakan di seluruh wilayah.
Sekedar informasi, pemerintah sudah sepakat membeli vaksin dari Cansino, G42/Sinopharm, Sinovac, dan AstraZeneca. Sekarang, bakal vaksin khusus COVID-19 produksi perusahaan farmasi luar negeri itu masih dalam tahap uji klinis fase 3.
Awalnya, pemerintah menargetkan program vaksinasi dimulai bulan November. Tapi, rencana itu kemungkinan molor karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum menerbitkan surat otorisasi penggunaan darurat.
(wk/nidy)
