WowKeren - Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi sosok yang paling disorot belakangan ini akibat pernyataannya yang dinilai menghina Islam. Indonesia sebagai salah satu negara Muslim terbesar di dunia ikut mengecam pernyataan kontroversial Macron. Bahkan, seruan untuk melakukan boikot produk-produk Prancis terus menggema.

Terlepas dari pernyataan kontroversial tersebut, pakar dari Universitas Indonesia Mahmud Syaltout menilai Presiden Macron bukanlah sosok anti Islam. Ia menjelaskan tentang dunia politik di Prancis yang cukup unik karena memiliki sejumlah ideologi seperti ekstrim Kanan, Tengah, dan Kiri.

Dosen politik Prancis UI ini menyebut Presiden Macron berasal dari partai Tengah. Dalam sejarah panjang politik di Prancis, baru Macron yang dia membawa ekstrim Tengah memenangi Pilpres.

Macron sebagai "orang tengah" dinilai Mahmud sama sekali tidak anti Islam. Pernyataan Macron pada pidato 2 Oktober yang dituding menghina Islam justru dianggap sebagai langkahnya untuk membela dan melindungi kaum muslim dari pihak-pihak yang bersikap dan berperilaku radikal dengan mengatasnamakan Islam.

Lebih lanjut Mahmud menjelaskan Prancis memiliki banyak imam (ulama) yang mengkampanyekan semacam pembangkangan terhadap aturan negara. Para ulama itu berupaya membangun komunitas eksklusif dengan merujuk nilai-nilai agama secara sempit.

Tak sembarang mengatakan hal tersebut, Mahmud mengetahuinya lantaran ia telah tinggal di Prancis selama 6 tahun. Ia juga menimba ilmu di Universitas Sorbonne, Prancis dan mendapatkan gelar Doktor bidang Hukum, Manajemen, dan Hubungan Internasional.

Mahmud mencontohkan tabloid majalah satir Charlie Hebdo yang memicu kemarahan umat Islam beberapa tahun terakhir lantaran penerbitan karikatur Nabi Muhammad. Rupanya, selama ini masyarakat di Prancis sudah tidak terlalu mempedulikan berbagai pemberitaan Charlie Hebdo karena dianggap hanya berisi sensasi dan provokasi. Sasaran majalah Charlie Hebdo sendiri tidak hanya Islam, namun juga agama-agama lain.

Saat majalah Charlie Hebdo menerbitkan karikatur Nabi Muhammad, Mahmud menceritakan kala itu tidak ada reaksi dari publik. Reaksi justru baru bermunculan sekitar tiga pekan kemudian karena ada pihak yang berusaha memanaskannya.

"Wacana untuk membuat UU yang memerangi radikalisme itu sendiri datang dari usulan sejumlah pengurus masjid dan imam saat bertemu Macron pada 25 September," jelas Mahmud seperti dilansir dari Detik, Minggu (1/11). "Karena itu ketika media ini pertama kali memuat kembali karikatur Nabi, sebetulnya tak ada reaksi dari publik. Reaksi baru muncul sekitar tiga pekan kemudian karena ada yang 'menggoreng'nya."

Menurutnya, kaum islamis radikal yang telah menciptakan sejumlah teror di Prancis. Mahmud menerangkan para imam moderat dan pengurus masjid raya di Paris menganggap sejumlah aksi teror yang terjadi akibat dari tidak tegasnya aparat penegak hukum. Mereka mendesak Presiden dan Menteri Dalam Negeri Prancis untuk lebih sigap dan tegas dalam melawan kaum radikal.

Seperti yang diketahui, Presiden Macron telah menyatakan perang terhadap “'separatisme Islam” yang diyakininya telah mengambil alih sejumlah komunitas muslim di Prancis. Macron juga menegaskan dirinya tidak akan mencegah penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh majalah satir Charlie Hebdo. Padahal, karikatur tersebut telah mendapatkan protes keras dan kemarahan dari masyarakat Muslim karena dinilai menghina agama mereka.