WowKeren - Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum 2021 disebut-sebut akan menurunkan daya beli masyarakat. Namun rupanya anggapan ini ditepis oleh Kantor Staf Presiden.

Tenaga Ahli Utama Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan tidak menaikkan UMP 2021 merupakan langkah yang tepat, terlebih lagi saat ini Indonesia dalam kondisi melawan pandemi COVID-19. Menurutnya, menjaga daya beli tak harus dilakukan dengan menaikkan UMP.

"Poin saya adalah bahwa menjaga daya beli itu tidak harus dilakukan berdasarkan upah minimum," ujar Edy dalam diskusi daring, Minggu (1/11). Ia menjelaskan jika penetapan upah minimum didasarkan pada laju pertumbuhan ekonomi.

Membandingkan antara kondisi 2020 dengan 1998-1999 sebagai dasar menuntut upah minimum naik dianggap tidak relevan. Sebab, pemerintah saat ini berpegang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Upah minimum didasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi," kata Edy menjelaskan. "Aturannya sudah beda, saya tidak mau membandingkan itu karena itu tidak apple to apple, level regulasi beda."

Kendati tak menaikkan UMP, pemerintah telah berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan menggelontorkan dana sebesar Rp 239 triliun. Anggaran tersebut dipakai untuk program sosial. "Termasuk di dalamnya subsidi upah. Bahwa ada kekurangan dan sebagainya bisa diperbaiki," ujar Edy.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengusulkan adanya kenaikan UMP sebesar 8 persen. Jika jumlah tersebut memberatkan maka bisa diturunkan asalkan bukan tidak ada kenaikan sama sekali.

"Kami tawarkan (maksimal) delapan persen kenaikan upah untuk menjaga konsumsi," kata dia. "Tetapi sekali lagi itu dirasa memberatkan, kita bisa membikin degradasi. Tapi tidak nol persen."