Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie memperingatkan agar Pemerintah RI waspada akan kunjungan petinggi negara yang berpotensi memicu PD III.
- Nidya Putri
- Senin, 02 November 2020 - 13:33 WIB
WowKeren - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta Indonesia untuk waspada terhadap kunjungan petinggi sejumlah negara beberapa waktu belakangan ini. Pasalnya, kunjungan tersebut dinilai berpotensi memicu terjadinya perang dunia ketiga.
"Ini mengingatkan seluruh warga bangsa kita bahwa kita ini sedang berada di ancaman perang dunia ketiga. Greater depression dari depresi tahun 1930-an yang mana saat itu terjadi antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II," ujar Jimly dalam diskusi daring bertajuk 'Setelah Suga dan Pompeo Bertandang', Sabtu (31/10).
Jimly mengemukakan hal itu saat menanggapi kunjungan petinggi sejumlah negara ke Indonesia dalam waktu hampir bersamaan. Beberapa di antaranya adalah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga.
Menurutnya, saat ini banyak orang yang berpikir bahwa tidak mungkin akan terjadi perang dunia ketiga. Namun, ia mengingatkan ada gejala-gejala yang tidak bisa dipandang remeh.
"Kemungkinan perang itu tetap saja ada. Karena kalau tidak perang sekarang, ekonomi Barat terancam. The new rulers of the world akan muncul, yakni Tiongkok. Oleh karenanya, ya harus perang sekarang," ungkapnya. "Jadi kita tetap perlu antisipasi kemungkinan perang ini. Apalagi medan tempurnya itu bukan di wilayah yang dekat Amerika. Tapi di Laut Cina Selatan."
Bersamaan dengan itu, letupan-letupan konflik di sejumlah negara sudah terjadi. Dia mencontohkan, konflik wilayah Sabah antara Malaysia dengan Filipina, lalu perang antara Armenenia dan Azerbaijan, konflik antara India dengan Tiongkok.
"Jadi kita tidak boleh anggap enteng. Sedangkan dunia ini melihat Indonesia ini strategis. Maka semua kekuatan itu rebutan bagaimana mempengaruhi Indonesia," lanjutnya. "Ini kesempatan kita membuktikan tegak lurusnya politik luar negeri kita, nonblok, aktif dan bebas. Menentukan dan berperan dalam perdamaian dunia. Sementara juga tetap mendahulukan kepentingan rakyat."
(wk/nidy)
