WowKeren - Keputusan sejumlah gubernur untuk tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 dinilai kerena berkaitan dengan Pilpres 2024. Pasalnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah memutuskan UMP 2021 tidak akan naik imbas pandemi virus corona.

Namun, sejumlah gubernur seperti Ganjar Pranowo (Jawa Tengah), Anies Baswedan (DKI Jakarta), Khofifah Indar Parawansa (Jawa Timur), dan Sri Sultan Hamengkubuwono X DI Yogyakarta tetap menaikkan UMP 2021. Sontak, keputusan mereka dinilai sebagai upaya agar berjaya di Pilpres mendatang.

Ganjar Pranowo lantas menanggapi tudingan tersebut. Ia dengan tegas membantah sengaja menaikkan UMP 2021 dengan tujuan meraih kejayaan dalam kompetisi di Pemilu 2024 kelak.

Alasan Ganjar menaikkan UMP 2021 karena dirinya telah mendengar pertimbangan dan masukan dari sejumlah buruh. Selain itu, keputusan ini juga diambil demi menciptakan iklim industri yang kondusif bagi masyarakat. Karena itu, ia menepis soal tudingan yang menyebut kenaikan UMP berkaitan dengan keterpilihan politik di 2024.

"Saya menaikkan dengan pertimbangan PP (Peraturan Pemerintah)," kata Ganjar seperti dilansir dari Detik perihal isu ini, Selasa (3/11). "Dan setelah mendengar dari para pihak buruh, Apindo, dan dewan pengupahan."

"Tidak ada juga urusan dengan politik kontestasi yang lain," sambung Politikus PDIP ini. "Saya harus menjaga hubungan industrial yang harmonis, agar dunia usaha tetap maju."

Lebih lanjut Ganjar mengklaim jika keputusannya menaikkan UMP mendapatkan sambutan dari kalangan pengusaha. Ia juga menanggapi pendapat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani. Ganjar mengaku telah mendapat penjelasan mengenai pernyataan Haryadi soal Pilpres 2024 yang rupanya hanya mendeskripsikan bahwa saat 2021 sudah bukan era Pilkada lagi.

Sebelumnya, Haryadi Sukamdani menyoroti gubernur-gubernur yang menaikkan UMP 2021 meski Menaker sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) bahwa UMP 2021 tidak naik. Ia menilai jika para gubernur menaikkan UMP 2021 agar memiliki panggung di Pilpres 2024.

"Rasanya tidak (terkait) pilkada, tapi mau pilpres 2024," tutur Hariyadi di Gedung Permata, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/11) kemarin. "Seingat saya nama-nama ini adalah yang muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa menjawab itu. Tapi yang jelas ini kurang memperhatikan."