Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya belum berencana untuk melakukan melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju meski kerap mendapat desakan. Berikut ini alasannya...
- Nidya Putri
- Selasa, 17 November 2020 - 11:10 WIB
WowKeren - Tepat setahun yang lalu, Presiden Joko Widodo menetapkan menteri-menteri untuk Kabinet Indonesia Maju. Namun, sejak awal mula dibentuk kerap muncul kritikan serta desakkan agar Jokowi melakukan perombakan (reshuffle).
Namun, Jokowi menegaskan belum berniat untuk melakukan reshuffle saat ini. Ia beralasan akan tetap mempertahankan personel di kabinetnya lantaran memiliki kinerja tim yang lebih bagus dibandingkan periode 2014-2019.
"Performa dari para menteri ini kan kerja tim. Bukan kerja individu-individu. Ya ini lebih baik kalau dilihat dari kerja tim ya lebih baik," kata Jokowi dalam acara Rosiana Silalahi ihwal yang tayang di Kompas TV, Senin (16/11).
Padahal sebelumnya, ia sempat mengancam akan melakukan reshuffle lantaran kinerja beberapa menterinya kurang optimal di tengah pandemi COVID-19 terutama soal realisasi anggaran. Adapun alasan mengapa Jokowi belum juga melakukan reshuffle karena ada peningkatan kinerja dari para menterinya setelah ditegur.
Hal itu terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal III dibandingkan kuartal II. "Ya kalau dari angka-angka, memang di kuartal III ini tumbuh ekonomi kita -3,49 persen dari kuartal sebelumnya -5,32 persen," terangnya. "Artinya lebih baik. Angka -3,49 persen itu didukung oleh konsumsi pemerintah yang tinggi."
Beragam isu soal reshuffle kabinet juga sempat berhembus setelah digelarnya penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera beberapa waktu lalu. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan jika acara tersebut tak ada hubungan dengan reshuffle menteri. "Enggak ada hubungannya (dengan reshuffle)," kata Moeldoko menjawab pertanyaan wartawan sambil tertawa, Kamis (12/11).
Moeldoko mengatakan, pemberian tanda kehormatan juga tak ada kaitannya dengan upaya pembungkaman. Penganugerahan ini pun diyakini tak akan mengganggu independensi. "Enggak ada hubungannya Bintang Jasa yang diberikan Presiden selaku Kepala Negara itu, tidak ada hubungannya dengan upaya membungkam, tidak ada hubungannya dengan netral atau independensinya bagaimana, tidak ada hubungannya sama reshuffle atau tidak," ujarnya.
Pemberian tanda kehormatan dan jasa adalah upaya konstitusional Kepala Negara dan bukan dkmaksudkan untuk kepentingan tertentu.
(wk/nidy)
