Pakar epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada, Riris Andono menanggapi wacana Presiden Jokowi yang ingin mengurangi libur panjang akhir tahun demi mencegah lonjakan kasus COVID-19.
- Nidya Putri
- Selasa, 24 November 2020 - 12:18 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengurangi libur panjang akhir tahun demi mencegah lonjakan kasus baru COVID-19. Hal ini disampaikan Jokowi pada rapat terbatas yang digelar Senin (23/11) kemarin.
Pakar epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada, Riris Andono, menjelaskan kaitan antara libur panjang dengan penularan virus Corona. Menurutnya, libur panjang tidak akan berpengaruh pada peningkatan kasus Corona jika masyarakat tetap di rumah dan melaksanakan protokol kesehatan jika berpergian.
"Sebenarnya bukan liburnya, yang penting itu kan social distancing-nya. Kalau kemudian problemnya kan begini, libur itu diidentikkan dengan boleh pergi ke mana-mana," ujar Riris, Senin (23/11). "Padahal kan nggak, tapi libur kan libur bekerja bukan kemudian libur itu diterjemahkan kemudian boleh untuk pergi ke mana-mana, atau kemudian boleh berkumpul di mana-mana. Problemnya kan di situ."
Riris mengatakan penularan COVID akan meningkat pada libur panjang jika masyarakat pergi berlibur dan tak menaati protokol kesehatan. "Jadi isunya yang menyebabkan libur panjang itu menjadi libur panjang itu menjadi sumber penularan karena ada persepsi bahwa etika libur kemudian status social distancing itu tidak berlaku lagi," katanya. "Problemnya di situ, libur lebaran, libur Idul Adha, libur kemerdekaan itu kemudian diterjemahkan waktunya untuk sama seperti liburan ketika belum ada COVID."
Kalaupun harus pergi berlibur, Riris meminta agar masyarakat memilih tepat liburan di ruang terbuka dan menaati protokol kesehatan. "Itu yang menjadi masalah, padahal pesannya harus konsisten, libur tidak libur ya harus social distancing, kalau tidak perlu ya jangan keluar rumah," tuturnya.
"Kalaupun misalnya mau liburan carilah tempat yang tidak berkerumun dan menghindari kerumunan di tempat terbuka kalau bisa," sambungnya. "Itu yang tidak diterjemahkan ketika membuat kebijakan libur."
(wk/nidy)
