Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khawatir jika pengurangan jumlah anggaran PEN untuk tahun depan ini turut berdampak pada melambatnya pemulihan ekonomi Indonesia
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 26 November 2020 - 17:02 WIB
WowKeren - Pemerintah akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional hingga 2021 mendatang. Namun, anggaran yang digelontorkan sepertinya tidak akan sebanyak tahun ini.
Untuk tahun 2021 jumlah anggaran yang dialokasikan untuk PEN adalah sebesar Rp 372 triliun. Yang mana, jumlah ini jauh lebih rendah daripada anggaran tahun ini. Tahun ini, anggaran PEN adalah sebesar Rp 695,2 triliun.
Rencana ini pun mendapat tanggapan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Aprindo khawatir jika pengurangan jumlah anggaran ini turut berdampak pada melambatnya pemulihan ekonomi Indonesia.
Sebab pandemi COVID-19 masih belum diketahui kapan akan berakhir. Wakil Ketua Apindo Shinta Kamdani dalam webinar, Kamis (26/11), mengatakan jika COVID-19 masih menjadi faktor utama ketidakpastian ekonomi dunia maupun Indonesia.
"Terjadi pemotongan stimulus PEN hampir 50 persen," kata dia. "Ini akan mempengaruhi pemulihan ekonomi di 2022."
Menurutnya, saat ini industri Tanah Air sedang dalam masa tren pertumbuhan. Hal itu terlihat dari purchasing managers index (PMI) di level 47,8 pada Oktober 2020. Angka PMI ini naik dari bulan sebelumnya yang berada di level 47,2.
Menurutnya, kinerja industri nasional masih tetap di bawah rata-rata atau under perform pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena dalamnya kontraksi produksi dan lemahnya keyakinan para pelaku usaha di tengah pandemi COVID-19. Sehingga ia menilai tidak perlu adanya pengurangan anggaran PEN.
Sementara itu, vaksinasi sendiri masih belum bisa mendorong keyakinan pasar. Sehingga hal ini menjadi kekhawatiran lain. "Apalagi pengendalian COVID-19 lambat, vaksin belum bisa meningkatkan confident pasar domestik dan global. Ini menjadi kekhawatiran," ujarnya menambahkan.
Pemerintah sendiri juga bukan tanpa alasan mengurangi anggaran PEN di tahun 2021. Staff Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan ada alasan khusus mengapa anggaran PEN lebih rendah. Hal itu berangkat dari asumsi jika tahun depan ekonomi akan mulai bangkit. Sehingga tidak menutup kemungkinan lapangan kerja akan lebih banyak terbuka.
(wk/zodi)
