Tokoh PA 212 'Terdepak' Dari Daftar Kepengurusan, Ini Penjelasan MUI
Nasional

Sejumlah nama tokoh lekat dengan PA 212 hilang dari daftar kepengurusan Majelis Ulama Indonesia periode 2020-2025. Menanggapi hal ini, MUI memberi penjelasan berikut.

WowKeren - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah resmi menetapkan kepengurusan baru periode 2020-2025. Namun, nama Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh yang lekat dengan PA 212 hilang dari kepengurusan MUI yang baru.

Diketahui, kepengurusan MUI periode 2020-2025 disusun oleh tim formatur yang diketuai oleh Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Ma'ruf Amin. Dalam daftar tersebut masih terdapat beberapa nama lama namun tokoh-tokoh yang dikenal berafiliasi dengan PA 212 juga tak lagi menjadi pengurus MUI 2020-2025.

Ketika dikonfirmasi, MUI menyatakan tidak punya pretensi (keinginan tak berdasar) untuk melepas gerbong 212. "Tidak ada pretensi memundurkan yang lain. Fungsinya adalah soal komitmen keagamaan dan komitmen untuk menerima AD/ART MUI, dan mewakili usulan ormas masing-masing," kata Ketua Dewan Pimpinan MUI Asrorun Niam Sholeh, Jumat (27/11).

Pemilihan kepengurusan di MUI sudah memiliki pakemnya sendiri. Pakem itulah yang juga diterapkan kembali oleh MUI untuk menyusun kepengurusan periode 2020-2025.


Tim formatur kepengurusan tidak membedakan antara PA 212 dengan unsur lainnya. "Kita tidak melihat kotak-kotak itu. Keterwakilan ini diejawantahkan sejak di dalam proses penetapan formaturnya," tegasnya.

Kepengurusan MUI yang terbentuk saat ini adalah hasil mufakat dari tim formatur di atas. "Pemilihan kepengurusan di MUI sudah memiliki pakemnya yang merepresentasikan seluruh unsur, dari MUI daerah dan provinsi berdasarkan zona yang baku, ormas Islam, ada pula perguruan tinggi, dan unsur pondok pesantren," pungkasnya.

Persoalan ini rupanya turut menjadi sorotan para politikus parpol. "Kurang tepat kalau menyusun kepengurusan itu misal ada yang tidak masuk beberapa gerbong karena gerbong tertentu ditafsirkan sebagai kelompok antipemerintah atau oposisi, saya kira kurang bagus, karena MUI kan milik umat, bukan milik pemerintah, bukan milik sekelompok orang, bukan milik segolongan orang gitu," kata Ketua Komisi VIII DPR dari PAN Yandri Susanto.

Kemudian ada Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily yang mengingatkan bahwa MUI bukan untuk kepentingan politik. "Soal tidak masuknya nama-nama yang kritis dalam kepengurusan MUI terhadap Pemerintahan Jokowi, MUI bukan organisasi politik," ujarnya.

(wk/nidy)

You can share this post!

Related Posts