Masalah penertiban baliho bergambar Habib Rizieq oleh Pangdam Jaya telah menjadi sorotan masyarakat. Situasi ini rupanya mendapatkan tanggapan dari Jenderal ‘kesayangan’ Jokowi.
- Ruth Meliana
- Sabtu, 28 November 2020 - 16:47 WIB
WowKeren - Kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia terus menimbulkan sejumlah masalah. Salah satunya adalah terkait penertiban baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu atas perintah Panglima Kodam (Pangdam) Jaya yang terus menuai pro dan kontra.
Situasi ini mendapatkan tanggapan dari jenderal “kesayangan” Presiden Joko Widodo, yakni Jenderal TNI (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo. Mantan Panglima Militer TNI pertama era kepemimpinan Jokowi ini menyampaikan pendapatnya pada siaran virtual pada Kamis (26/11) lalu.
Gatot menilai tidak ada masalah dalam penertiban baliho liar bergambar Habib Rizieq di Jakarta. Ia juga menyebut Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman selaku Pangdam Jaya tidak melanggar aturan setelah mengeluarkan perintah tersebut.
Walau begitu, Gatot menjelaskan masalah bisa terjadi jika perintah yang dikeluarkan Pangdam Jaya tidak sesuai prosedur yang berlaku. Misalnya jika perintah penertiban itu tidak melalui izin dari Panglima TNI ataupun Presiden sebagai pemegang tongkat komando tertinggi. Ia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak saling menuduh.
”Kita lihat saja kalau itu perintah Panglima TNI atau presiden tidak bisa disalahkan Pangdam Jaya. Tapi, kalau tidak ada perintah, Kita tunggu saja ada teguran atau tidak," kata Panglima TNI ke-19 ini. “Dalam memberikan bantuan itu ada aturan pelibatan satuan TNI pada masa damai.”
”Ini adalah aturan di mana yang dilakukan Pangdam Jaya ini, sudahkah melalui prosedur aturan pelibatan,” sambung Gatot. “Jadi memang TNI boleh berikan bantuan kepada Kepolisian RI dan Pemda DKI.”
Dalam kesempatan ini, Gatot turut menyayangkan proses penertiban baliho Rizieq yang terlihat menggunakan kendaraan taktis. Menurutnya, kendaraan taktis merupakan salah satu asset TNI yang tidak boleh sembarangan dikerahkan.
”Contohnya pesawat angkut, boleh digunakan; kapal rumah sakit, boleh digunakan; kapal angkut, boleh digunakan; truk, boleh digunakan,” papar Gatot. “Tapi, kendaraan taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan perbantuan. Karena dalam kondisi tertib sipil, bukan darurat militer.”
Gatot juga membongkar hubungan TNI dan FPI saat ini setelah penertiban baliho dilakukan. Ia menegaskan jika kontroversi pencopotan baliho itu tidak akan membuat TNI bermusuhan pada FPI maupun Rizieq Shihab.
TNI hanya akan melawan organisasi masyarakat (ormas) yang terbukti sebagai musuh negara dan terlarang oleh pemerintah. Sementara FPI dan anggotanya dinilai sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak mendapat perlindungan dari aparat keamanan.
”Apapun keputusannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya? FPI maupun Habib Rizieq, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum,” terang Gatot. "Kecuali disampaikan FPI ekstrem kanan yang dilarang di Indonesia. Nah itu baru bermusuhan. Kalau tidak, tidak ada alasan.”
Sebagai informasi, Jenderal Gatot merupakan perwira tinggi TNI yang dipilih Jokowi untuk mengisi kursi jabatan Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Moeldoko. Ia dilantik pada 8 Juli 2015 dan masa tugasnya berakhir pada 8 Desember 2020.
Gatot disebut-sebut sebagai salah satu Jenderal TNI paling akrab dan menjadi andalan Jokowi dalam menjaga NKRI. Mereka sering tampil bersama dalam momen-momen yang tak pernah terjadi pada Presiden dan Panglima TNI sebelum-sebelumnya.
(wk/lian)
