Usulan DPRD DKI Jakarta untuk menaikkan gaji dan tunjangan di tengah pandemi COVID-19 menuai penolakan keras dari masyarakat. Lebih dari 2 ribu orang telah menandatangani petisi penolakan usulan tersebut.
- Nidya Putri
- Jumat, 04 Desember 2020 - 15:14 WIB
WowKeren - DPRD DKI Jakarta kembali menuai polemik masyarakat usai meminta adanya kenaikan gaji dan tunjangan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini tentu saja mendapatkan penolakan keras dari masyarakat.
Pada Kamis (3/12) kemarin, muncul petisi untuk menolak usulan tersebut. Petisi bertajuk 'Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI' telah diunggah di laman www.change.org itu telah ditandatangani oleh lebih dari 2 ribu orang hingga Jumat (4/12) sore ini.
Petisi itu dibuat oleh Miraj Yusuf Al Farisy yang ditujukan kepada DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta. Dalam pesannya, Miraj menuliskan kegelisahan dirinya mendengar kenaikan gaji dan tunjangan wakil rakyat di tengah rakyat yang kesulitan karena pandemi.
"Pekan ini hati saya seperti tersayat mendengar kabar gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI bakal dinaikkan gila-gilaan," tulisnya pada petisi tersebut.
Sebelumnya diketahui, anggota DPRD sudah menerima Rp 129 juta setiap bulan, belum lagi tunjangan-tunjangan lain. Jika dijumlahkan total gaji, tunjangan, dan dana kegiatan per Anggota DPRD akan naik, dari sekitar Rp 2,7 miliar menjadi sekitar Rp 8,38 miliar per tahun.
Artinya, tiap anggota DPRD memperoleh hampir Rp 700 juta per orang per bulan dari dana APBD. Total anggaran mencapai Rp 888,68 miliar untuk 106 anggota.
Tak hanya masyarakat, penolakan juga rupanya dilontarkan Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar yang menegaskan, partainya menolak kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta. Ia berharap mata anggaran itu pada akhirnya dicoret. Michael membandingkan keinginan anggota DPRD DKI di tengah nasib tunjangan ASN DKI yang ikut dipotong karena pandemi
(wk/nidy)
