WowKeren - Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai jika perbedaan pandangan yang terjadi di Tanah Air masih tajam. Begitu juga dengan perbedaan pendapat.

Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar Dewan Kerukunan Nasional diaktifkan lagi. Dewan ini sebelumnya pernah digagas pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Adanya perbedaan pendapat yang masih tajam dinilai Abbas akan membuat sulit terwujudnya Indonesia yang damai dan tenteram.

"Sebagai bangsa kita ingin sekali negeri ini aman tenteram dan damai dimana rakyatnya hidup sejahtera dan bahagia," kata Abbas, Jumat (4/12). "Tetapi hal itu tampaknya belum bisa kita wujudkan karena perbedaan pendapat dan pandangan di antara kita sebagai anak bangsa masih tajam."

Terkait adanya perbedaan pendapat yang meruncing, kondisi ini bukan lahir tanpa sebab. Menurut Abbas, hal itu terjadi lantaran adanya perbedaan kepentingan hingga sudut pandang. Oleh sebab itu menurut Abbas, perbedaan pendapat yang kian meruncing ini ada baiknya disatukan dalam musyawarah.

"Untuk itu menurut saya kita harus duduk bersama membicarakan apa yang telah menjadi persoalan di antara kita," tambahnya. "Dan di dalam bermusyawarah tersebut kita harus samakan sikap dan pandangan kita."

DKN ini nantinya akan berperan sebagai wadah untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. "Tugasnya adalah mencari titik-titik temu dari perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan yang ada dan hasilnya oleh DKN diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan untuk ditindak lanjuti," ucapnya.

Perbedaan pendapat dalam level tertentu berpotensi memicu kegaduhan dan kerusuhan. Sehingga pembentukan kembali DKN diharapkan mampu menjawab persoalan ini.

"Sehingga dengan demikian negeri ini tidak lagi sering terganggu oleh kegaduhan dan kerusuhan seperti yang ada," tuturnya. "Sekarang sehingga kita harapkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa akan dapat kita atasi secara bersama-sama."