Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebut jika aset yang dimiliki oleh anak usaha Lapindo Brantas ini cukup maka tidak masalah.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 04 Desember 2020 - 18:04 WIB
WowKeren - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan memberikan sejumlah opsi terkait skema pembayaran utang PT Minarak Lapindo Jaya. Seperti diketahui, Lapindo berutang kepada pemerintah dan sudah jatuh tempo sejak 10 Juli 2019.
Namun, pihak Lapindo baru membayar utang dana talangan pemerintah sebesar Rp 5 miliar dari total Rp 773,382 miliar. Opsi yang ditawarkan adalah melalui pembayaran tunai atau penyerahan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebut perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu.
"Mereka mau menyerahkan aset, oke kita jajaki itu," kata Isa dalam video conference, Jumat (4/12). "Kita akan lihat aset mana, aset wilayah terdampak yang ditawarkan kita akan lihat."
Menurutnya, jika aset yang dimiliki oleh anak usaha Lapindo Brantas ini cukup maka tidak masalah. Kendati demikian, jika tidak cukup maka pembayaran dengan cara tunai bisa menjadi opsi utama, meski Kemenkeu tidak menutup opsi lain untuk perluasan utang ini.
"Kalau memang nilainya cukup tidak masalah, tapi kalau tidak mencukupi kita akan menghendaki cara lain termasuk pembayaran tunai," ujar Isa menambahkan. "Itu menjadi opsi utama, dan kami melihat opsi lain yang bisa mereka pakai untuk melunasi."
Isa menyebutkan jika saat ini terdapat berbagai progres upaya penyelesaian di tubuh pemerintah. Namun, upaya tersebut masih belum bisa dilakukan karena masih harus berkonsultasi dengan Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yang jelas, pemerintah berupaya agar Lapindo segera memenuhi kewajibannya.
"Kalau sudah ada kesimpulannya kita akan ambil action, dan kita nanti akan kasih tahu," kata Isa. "Intinya sih gini, esensinya kita mau berprogres dengan mencoba berbagai cara agar kewajiban Lapindo Brantas ini bisa dipenuhi."
(wk/zodi)
