Nama Luhut Binsar Pandjaitan sempat trending usai diisukan akan gantikan jabatan Juliari Batubara. Namun, Jokowi justru menunjuk menteri ini untuk penuhi tugas Mensos.
- Ruth Meliana
- Senin, 07 Desember 2020 - 07:47 WIB
WowKeren - Nama Luhut Binsar Pandjaitan belakangan ini memang kerap banyak diperbincangkan. Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini dikenal sebagai sosok “spesialis” menteri.
Luhut sempat diberikan tugas oleh Jokowi untuk menangani pandemi virus corona yang seharusnya menjadi tugas Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Belum lama ini, ia kembali dipercaya untuk menggantikan kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo yang terjerat kasus dugaan suap.
Yang terbaru, Luhut kembali menjadi trending topic pada Minggu (6/12) usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Namanya kembali digadang-gadangkan oleh warganet akan menjadi “spesialis” menteri lagi menggantikan jabatan Juliari di kursi Mensos.
Namun, Presiden Joko Widodo rupanya enggan menambah beban kerja Luhut. Jokowi akhirnya memutuskan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi sebagai Mensos menggantikan Juliari Batubara.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga turut menegaskan tidak akan melindungi siapapun yang terlibat kasus korupsi. Seperti yang diketahui, Mensos Juliari telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap dana bantuan sosial (bansos) COVID-19.
”Untuk sementara saya akan menujuk Menko PMK untuk jalankan tugas Mensos,” tegas Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Minggu (6/11). “Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat dan saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi.”
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK demi mengungkap kasus ini. Jokowi juga mengaku kecewa usai dua menteri Kabinet Indonesia Maju terjerat kasus korupsi hanya dalam waktu satu bulan.
”Saya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Dan kita semua percaya KPK bekerja secara transparan terbuka berjalan baik dan professional,” kata Jokowi. “Perlu juga saya sampaikan. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada menteri di Kabinet Indonesia Maju jangan korupsi, sejak awal.”
”Oleh sebab itu berulang kali saya ingatkan ke semua pejabat negara baik menteri, gubernur, wali kota dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten kota dan APBN,” sambungnya. “Itu uang rakyat apalagi ini terkait bansos dalam rangka penanganan COVID-19 dan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.”
(wk/lian)
