WowKeren - Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19. Wakil Sekretaris Jenderal PA 212, Novel Bamukmin, lantas meminta agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dibubarkan.

Diketahui, Juliari merupakan salah satu kader PDIP. "Sudah berkali-kali dan dari jauh-jauh hari kami meminta PDIP dibubarkan karena sudah menjadi partai terkorup dan partai biang rusuh," tutur Novel dilansir CNN Indonesia pada Senin (7/12).

Lebih lanjut, Novel berharap agar kasus korupsi yang diduga dilakukan Juliari dapat dikenai hukuman mati. Namun, Novel juga sempat berkelakar bahwa aparat hukum akan sulit menerapkan hukuman mati karena takut kader PDIP habis usai banyak yang korupsi.

"Saya berharap agar pelaku dihukum mati," jelas Novel. "Tapi saya rasa sulit untuk menerapkan hukuman mati buat Mensos yang dari kader PDIP itu, karena bisa habis kadernya."

Selain itu, Novel menuding PDIP kerap membuat gaduh masyarakat Indonesia. Salah satunya terkait tentang keinginan mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

"Partai yang sudah terindikasi ingin mengganti Pancasila dan kriminalisasi ulama dan penista agama," terang Novel. Juga sarang anak cucu PKI."

Di sisi lain, Juliari bukan satu-satunya kader PDIP yang dicokok KPK dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, Wali Kota Cimahi yang juga Ketua DPC PDIP Kota Cimahi Ajay Priatna diciduk KPK pada 27 November 2020, serta Bupati Banggai Laut yang juga Ketua DPC PDIP Banggai Laut Wenny Bukamo tertangkap pada 3 Desember 2020.

Dengan demikian, sudah ada tiga kader PDIP yang ditangkap KPK hanya dalam kurun waktu 10 hari. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto pun menegaskan bahwa partainya selalu menghormati setiap proses hukum yang sedang berlangsung.

”Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran,” ujar Hasto sebagaimana dikutip dari laman resmi PDIP, Minggu (6/12). “Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut.”