Di tengah berhembusnya isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju, nama Mendikbud Nadiem Makarim kerap disebut-sebut lantaran kerap mendapatkan kritik akan kinerjanya yang dinilai belum maksimal.
- Nidya Putri
- Selasa, 22 Desember 2020 - 09:14 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo terus didesak untuk melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju usai kedua menterinya terjerat kasus korupsi. Di tengah kisruh tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali dihujani kritikan.
Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki mengaku mendengar isu reshuffle terkait kursi Mendikbud berseliweran. "Iya dari mulut ke mulut (soal reshuffle)," kata Zainuddin dilansir CNNIndonesia, Senin (21/12).
Zainuddin memiliki sejumlah catatan terhadap kinerja Nadiem setahun belakangan yang dianggap belum maksimal. Beberapa di antaranya terkait pengganti Ujian Nasional (UN), subsidi kuota, dan Program Organisasi Penggerak (POP).
Keraguan ini juga sempat diutarakan Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sartono. Ia menilai AN belum memungkinkan digelar pertengahan tahun depan.
Zainuddin mengkritik kinerja Nadiem dalam mendistribusikan subsidi kuota internet. Program bernilai Rp7,2 triliun itu menurutnya bertujuan baik namun penerimaan kuota tidak merata.
Kiprah menteri muda itu, katanya, masih dihujani keluhan apalagi dalam menangani permasalah pandemi COVID-19. Menurutnya, hal ini dikarenakan Nadiem tak banyak turun ke lapangan selama menjabat menteri.
"Pada saat belum covid jarang turun. Sekarang covid semakin punya alasan untuk itu turun," paparnya. "Jadi kekurangan informasi yang cukup di lapangan, sehingga di dalam memberikan direction ke stafnya menjadi kurang firm."
Sementara itu, Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru Satriwan Salim menilai Nadiem kurang koordinasi dan kerap terburu-buru dalam menetapkan sebuah kebijakan. Hal ini dilihat dari sejumlah program yang kemudian berujung polemik, seperti perkara hak merek Merdeka Belajar.
Ia mengatakan konsep pendidikan yang dicanangkan Nadiem juga kerap kali tak memiliki dasar yang kuat, baik tanpa adanya naskah akademik atau peraturan mendikbud. "Program Kemdikbud untuk dunia persekolahan dan guru saat ini lebih kepada adopsi, kalau tidak disebut menjiplak dari program-programnya sekolah swasta," ungkapnya.
Selain itu, dugaan keterlibatan lembaga swasta di dalam tubuh Kemendikbud menurutnya juga perlu dijadikan perhatian, terutama pada agenda perubahan kurikulum. "Dugaan kuat keterlibatan lembaga swasta tertentu di tubuh Kemdikbud ini sebenarnya mengganggu dan merusak manajemen birokrasi internal tubuh Kemendikbud," tuturnya.
(wk/nidy)
