WowKeren - Data perkembangan wabah COVID-19 di Indonesia kembali menjadi pembahasan panas. Kali ini terkait dengan angka kematian yang dirilis pemerintah yang disebut-sebut jauh lebih kecil daripada fakta asli di lapangan.

Angka kematian yang disorot adalah pada Sabtu (19/12) kemarin, dengan laporan pemerintah adalah 145 kasus. Jumlah ini disebut hasil himpunan dari 34 provinsi di Indonesia.

Namun relawan dari platform "Lapor COVID-19" mencatat jumlah pasien yang meninggal mencapai 620 orang, alias hampir 4 kali lipat laporan pemerintah. Jumlah ini dihimpun dari 366 kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada hari yang sama.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito pun memberi klarifikasi perihal ketimpangan data ini. Disebutkan olehnya, sistem pelaporan data kasus COVID-19 hingga kini masih terus disempurnakan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga tidak mustahil untuk kemudian didapati perbedaan antara pusat dan daerah. Biasanya penyebabnya adalah pelaporan data yang tertunda.

"Iya, karena sistem pelaporan yang masih disempurnakan terus oleh Kementerian Kesehatan," jelas Wiku kepada Kompas, Senin (21/12). "Untuk menyelesaikan perbedaan data daerah dengan pusat karena tertundanya pelaporan atau entry data."

Di sisi lain, Lapor COVID-19 memiliki penjelasan tersendiri perihal perbedaan data yang sangat signifikan ini. Platform relawan itu menegaskan data yang dihimpun meliputi semua kasus, mulai dari yang sudah terkonfirmasi meninggal akibat COVID-19 hingga yang masih berstatus probable dan suspek, sebagaimana direkomendasikan WHO.

"Itu pun juga belum lengkap seluruh 514 kabupaten/kota ya relawan data itu memindahkan data dari situs kabupaten dan situs kota," ujar Irma Hidayana selaku inisiator platform tersebut. "Kalau pemerintah kan selama ini tidak pernah mempublikasikan atau tidak pernah mengumumkan kematian probable atau suspek atau PDP. Selalu kematian yang terkonfirmasi secara PCR."

Irma pun menyayangkan pemerintah yang seolah mengentengkan masalah integrasi dan transparansi data. "Ini sudah bulan sembilan masa integrasi data masa enggak selesai-selesai masalah itu kendala teknis? Harusnya banyak ahli ya yang bisa menyelesaikan itu," katanya, dikutip dari Kompas, Selasa (22/12).