Nasional

Presiden Joko Widodo akan menerima suntikan pertama vaksin COVID-19 pada Rabu (13/1) pekan depan, namun ternyata sampai saat ini BPOM belum juga menerbitkan izin penggunaan darurat (EUA).

• Elvariza Opita
• Sabtu, 09 Januari 2021 - 10:31 WIB

WowKeren - Pada Jumat (8/1) kemarin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menetapkan vaksin Corona buatan Sinovac halal dan suci. Kendati demikian, sampai saat ini vaksin tersebut belum mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Padahal sedianya Presiden Joko Widodo, selaku penerima vaksin pertama, akan divaksinasi pada Rabu (13/1) mendatang. Lantas bila sampai H-4 EUA belum diturunkan, apakah pelaksanaan vaksinasi akan ditunda?

Kepala BPOM Penny Lukito menegaskan bahwa EUA tidak bisa diturunkan dengan tergesa-gesa meski ada target vaksinasi digelar pada Rabu pekan depan. Kendati demikian, saat ini BPOM aktif melakukan tukar dan integrasi data hasil uji klinis vaksin Sinovac dengan negara-negara lain sehingga diperkirakan EUA tetap akan terbit sesuai yang diharapkan.

"Tetapi tentunya itu sudah berkomunikasi dengan kami dan dengan adanya rolling submission (tukar-menukar data uji klinis vaksin) yang sudah dilakukan secara bertahap-tahap," kata Penny dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat kemarin. "Cukup ada keyakinan itu bisa dilakukan."

Penny menyebut pertukaran data hasil uji klinis dilakukan dengan Brasil dan Turki. Selain itu, BPOM akan melengkapi datanya dengan efikasi atau khasiat vaksin dari uji klinis di Indonesia.

"Itu sudah memberikan keyakinan bisa diperkirakan tanggal 13 Januari bisa melakukan vaksinasi, sehingga artinya kami bisa mengeluarkan EUA sebelum tanggal tersebut," terang Penny, dikutip dari CNBC Indonesia. "Cukup ada keyakinan akan tersebut."

"Per kemarin hingga hari ini sudah dilakukan pembahasan akhir-akhir, salah satu dari akhir pembahasan yang akan dilakukan hari ini data akan kami terima," imbuh Penny. "Kemarin sebagian sudah kami terima dan paling lengkap adalah hari ini dari Bandung mudah-mudahan akan segera kami analisa."

BPOM memastikan data akan dianalisa secara mendalam serta melibatkan banyak badan. "Data akan kami analisa dulu secara internal kemudian dengan Komisi Nasional penilaian obat khususnya ITAGI, ahli klinis dan epidemiolog sehingga sesuai dengan rencana atau timing yang kami berikan," pungkasnya.