Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengusut adanya kasus dugaan korupsi di perusahaan milik negara yang berorientasi di sektor jaminan sosial yaitu PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
- Nidya Putri
- Rabu, 20 Januari 2021 - 09:28 WIB
WowKeren - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengusut kasus dugaan korupsi di perusahaan milik negara yang berorientasi di sektor jaminan sosial. Setelah Jiwasraya, kini PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang dibidik.
Dugaan kasus korupsi BPJS Kesehatan ini sendiri telah mencapai tingkat penyelidikan. Dimana adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan uang dan dana investasi.
"Hampir sama dengan Jiwasraya, itu kan investasi juga," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Ali Mukartono Selasa (19/1). "Dia (perusahaan) punya duit, investasi keluar."
Pada Senin (18/1) lalu, Kejaksaan Agung sudah menggeledah kantor BPJS Ketenagakerjaan dan mengamankan sejumlah dokumen. Penanganan kasus itu berdasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021.
Direktur Penyidikan Jampidsus, Febrie Adriansyah menyatakan Kejagung menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengelolaan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Namun belum diketahui pasti mengenai angka kerugian. "Ada indikasi penyimpangan. Belum tahu (nominal kerugian negara), masih koordinasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ujarnya.
Selain melakukan penggeledahan, Kejagung juga mulai memeriksa sejumlah pejabat dan pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan bahwa setidaknya ada 20 orang yang akan diperiksa secara maraton oleh penyidik dari Selasa (19/1) hingga Rabu (20/1).
Merujuk pada keterangan tertulis Kejaksaan, 19 Januari kemarin terdapat enam saksi yang sudah memenuhi panggilan. Mereka ialah Mantan Deputi Direktur Analisis Portofolio berinisial AA; lalu Deputi Direktur Manajemen Resiko Investasi, RU; Asisten Deputi Analisis Portofolio, EH. Kemudian, Deputi Direktur Akuntansi, HN; Deputi Direktur Analisis Portofolio, II dan Deputi Direktur Keuangan, HR.
(wk/nidy)
