Tanggapi Wacana Vaksinasi COVID-19 Mandiri, Epidemiolog: Berpotensi Timbulkan Diskriminasi
Nasional

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menilai wacana pemerintah yang membuka opsi vaksinasi mandiri COVID-19. Menurutnya hal ini harus disikapi, dibahas, serta dipertimbangkan secara cermat dan matang.

WowKeren - Pemerintah telah mengisyaratkan adanya opsi vaksinasi COVID-19 mandiri bagi para pengusaha. Hal ini tentunya mendapat perhatian dari epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman.

Menurut Dicky, menguatnya wacana vaksinasi mandiri COVID-19 harus disikapi, dibahas, serta dipertimbangkan secara cermat dan matang. Wacana tersebut bukan tidak mungkin terjadi. Namun ada konteks besar yang juga sedang dihadapi yakni soal keraguan terhadap vaksin itu sendiri.

Oleh karena itu, jika pemerintah ingin merealisasikan adanya vaksinasi mandiri, menurut Dicky, pemerintah perlu memperbaiki terlebih dahulu komunikasi risiko dari vaksin yang selama ini diberikan kepada masyarakat.

“Yang jelas akan menjadi masalah kalau itu vaksinnya sama tapi yang satu bayar yang satu tidak bayar, ini akan jadi masalah,” kata Dicky dilansir Kompas, Jumat (22/1). "Tentu harus menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam memutuskan tahapan-tahapan, strategi-strategi terkait vaksinasi ini."


Kendati demikian, jika jenis vaksinnya berbeda, menurut Dicky, potensi diskriminasi dan asas kesetaraan juga bisa terabaikan. Sebab, ada masalah akses atau keterbatasan bagi sebagian besar jumlah penduduk di Indonesia. “Jadi terkesan yang punya uang bisa cepat akses,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah perlu memikirkan solusi untuk menangani pandemi. Termasuk dalam hal penyediaan vaksin untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Keberadaan vaksinasi mandiri berpotensi memiliki kualitas yang lebih baik. Dalam hal ini, terutama terkait proteksi yang lebih luas dalam kelompok usia. Seperti, vaksin Pfizer yang bisa digunakan dari kelompok usia anak hingga lansia.

“Ini juga jadi kesan diskriminasi, nanti akan terkesan vaksin kelas satu, vaksin kelas dua. Ini tidak boleh terjadi seperti ini, pelayanan kelas satu, pelayanan kelas dua, padahal ini situasi wabah,” jelasnya. “Jadi harus betul-betul dicerimatilah, saat ini saya melihat belum pada fase itu ya, bahwa kedepan mungkin bisa, (namun) saya belum melihat argumen yang cukup kuat untuk meningkatkan ini (vaksin mandiri)."

(wk/nidy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait