Pengamat 'Sentil' Klaim Jokowi Soal Kemampuan Mengendalikan Pandemi
Nasional
COVID-19 di Indonesia

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah buka suara menanggapi klaim Presiden Jokowi yang menyebutkan jika Indonesia bisa mengendalikan krisis ekonomi dan kesehatan dengan baik.

WowKeren - Indonesia resmi mencatatkan 1 juta kasus positif COVID-19 per Selasa (26/1) kemarin. Meski begitu, Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa Indonesia bisa mengendalikan dua krisis yaitu kesehatan dan ekonomi dengan baik.

"Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik," kata Jokowi dalam acara Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja (PGI) di Indonesia melalui tayangan YouTube Yakoma PGI, Senin (25/1).

Klaim Jokowi tersebut tentunya tak luput dari perhatian pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Menurutnya, klaim presiden itu diucapkan untuk menutupi kegagapan pemerintah.

Kegagapan itu terlihat dari panic policy atau kebijakan yang tidak matang dalam penanganan pandemi. Akibatnya, angka kasus positif COVID-19 makin meningkat dan angka kematian yang tinggi. " Pemerintah itu justru gagap. Gagap mengatasi situasi pandemi. Ini berakibat pada munculnya banyak sekali panic policy," kata Trubus, Selasa (26/1).


Menurutnya, kebijakan yang lahir selama ini justru bukan merupakan kebijakan publik, tetapi kebijakan politik. "Padahal kan kalau yang namanya kebijakan publik itu dia harus mempertimbangkan risiko-risiko publik, dampaknya ke publik bagaimana," jelasnya.

Ia pun mencontohkan kebijakan vaksinasi yang dinilai masih memiliki kendala dan tampak tidak terencana di beberapa daerah, khususnya dari segi tempat penyimpanan. "Masalah penyimpanan sampai sekarang juga masih jadi masalah. Tapi pemerintah mengklaimnya seolah-olah ini salah (pemerintah) daerah. Daerahnya tidak siap, lalu minimnya tenaga kesehatan, susahnya penjagaan, koordinasi dan sebagainya," ungkapnya.

Selain itu, Trubus juga menuturkan jika pemerintah masih memiliki masalah dalam pelaksanaan vaksinasi yang dinilai lamban. Pelaksanaan vaksinasi baru diberikan kepada 70.000 orang hingga 10 hari sejak vaksinasi perdana dilakukan terhadap Presiden Jokowi.

Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah hingga kini masih ada yang kekurangan informasi mengenai vaksinasi. "Tidak adanya evaluasi di daerah. Masyarakatnya juga masih gelap di daerah soal vaksinasi. Tapi pembelaannya mengatakan bahwa pemerintah sudah siap. Katanya kita sudah lakukan segala upaya melalui sosialisasi," terangnya.

Ia juga merasa heran dengan pernyataan pemerintah soal kesiapan seluruh tenaga kesehatan dalam vaksinasi. Padahal, masih ada penolakan vaksinasi oleh tenaga kesehatan di daerah.

(wk/nidy)

You can share this post!

Related Posts