Menkes Budi Ungkap Hal Ngeri yang Akan Terjadi Jika Program Vaksinasi Corona Ditunda Setahun
Twitter/setkabgoid
Nasional
Vaksin COVID-19

Menkes Budi Gunadi Sadikin berpesan semakin cepat divaksin maka semakin baik. Semua vaksin COVID-19 yang sudah lulus uji WHO dan BPOM disebut Budi sudah bisa digunakan.

WowKeren - Pemerintah Indonesia kini tengah menggencarkan program vaksinasi untuk menghadapi pandemi virus corona (COVID-19). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin lantas menekankan bahwa pemerintah sudah tidak bisa menunda program vaksinasi COVID-19 ini.

Menurut Budi, penundaan program vaksinasi bisa berujung pada meningkatnya korban jiwa COVID-19. Ia menyebutkan ratusan ribu orang bisa meninggal dunia jika program vaksinasi ditunda setahun.

"Setiap hari kita wafat 300 orang karena COVID, sebulan itu sudah 9 ribu," ungkap Budi dalam video yang diunggah ke kanal YouTube Kemenkes pada Minggu (28/2). "Kalau kita tunda setahun itu 108 ribu orang wafat."

Oleh sebab itu, Budi berpesan semakin cepat divaksin maka semakin baik. Semua vaksin COVID-19 yang sudah lulus uji WHO dan BPOM disebut Budi sudah bisa digunakan.


"Selama dia lulus WHO, sudah lulus BPOM, apa pun mereknya, pakai saja," terang Budi. "Makin cepat makin baik."

Itu sebabnya, vaksin COVID-19 buatan Sinovac yang datang terlebih dahulu kini digunakan untuk vaksinasi massal. Budi pun kembali menegaskan keamanan vaksin Sinovac.

"Vaksin yang dipakai di sini vaksin Sinovac juga, sama dengan yang lain. Kenapa? Karena dia (vaksin Sinovac) datang duluan. Saya penginnya secepat-cepatnya," pungkas Budi. "Sinovac ini aman, Pak Wapres Ma'ruf Amin saja sudah disuntik, umurnya 70 (tahun)."

Di sisi lain, pemerintah juga telah meresmikan program Vaksinasi Gotong Royong sebagai skema mandiri untuk mempercepat tercapainya herd immunity alias kekebalan kelompok. Meski dilakukan dengan skema mandiri, vaksin tetap akan diberikan gratis kepada karyawan/karyawati, keluarga, dan individu terkait. Pasalnya, pendanaan akan dibebankan kepada perusahaan dan lembaga terkait.

Namun demikian, pemerintah menyebutkan jika vaksin yang akan digunakan nantinya tak boleh menggunakan Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Pasalnya, vaksin-vaksin tersebut digunakan dalam program vaksinasi gratis dari pemerintah. PT Kimia Farma pun sedang berkomunikasi dengan Sinopharm dan Moderna.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts