Pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi mencabut lampiran soal investasi miras dalam Pepres Nomor 10 Tahun 2021.
- Nidya Putri
- Kamis, 04 Maret 2021 - 08:32 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mencabut lampiran terkait izin investasi minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 setelah menuai pro dan kontra di masyarakat. Keputusan Jokowi itu tentunya mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya lembaga survei KedaiKOPI.
"Mengapresiasi pencabutan lampiran investasi minuman beralkohol oleh Presiden Jokowi," ujar pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/3). Ia berharap tidak ada lagi kebijakan publik yang dibuat dengan mengumumkan dan menunggu respons publik.
Menurutnya, keputusan yang diambil Jokowi ini terjadi karena reaksi sebuah kebijakan langsung terasa dengan adanya perdebatan pro dan kontra di masyarakat. "Tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dibuat seolah-olah menggunakan metode testing the water, diumumkan ke publik kemudian menunggu reaksi publik," katanya. "Bila publik tak bereaksi dilanjutkan, bila publik bereaksi dibatalkan."
"Sebab, reaksi sebuah kebijakan langsung terasa dampaknya di masyarakat, contoh perdebatan investasi minuman beralkohol ini langsung menimbulkan pro-kontra keras di media dan di publik, belum lagi pergerakan buzzer juga hadir di perdebatan antara dua kubu (setuju dan menolak) itu," sambungnya.
Hensat menyebutkan jika Jokowi memiliki karakter yang dekat dengan rakyat, sehingga dapat digunakan untuk meminta masukan dari masyarakat sebelum memutuskan kebijakan. "Presiden Jokowi dikenal dengan karakternya yang dekat dengan rakyat, maka akan sangat baik kedekatan ini digunakan untuk mendapatkan masukan dari rakyat sebelum kebijakan dibuat dan diumumkan," tuturnya.
Lebih lanjut, Hensat mengatakan jika kebijakan yang bertentangan bukan ciri khas Jokowi. Perlu adanya sentilan bila kebijakan yang bertentangan tersebut berasal dari pembisik Jokowi.
"Kebijakan yang bertentangan dengan rakyat ini kan bukan ciri khas Pak Jokowi," pungkasnya. "Jadi, bila kebijakan ini akibat ada yang membisiki, nah, pembisiknya mesti dijitak karena nyaris membuat Presiden Jokowi berseberangan dengan rakyat."
Sementara itu, dengan dicabutnya aturan terkait investasi miras di sejumlah provinsi di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan jika pemerintah tak anti kritik seperti yang ditudingkan.
"Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu, maka pemerintah mencabutnya. Jadi pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran," cuit Mahfud melalui akun Twitternya, Rabu (3/3).
(wk/nidy)
