WowKeren - Kondisi perekonomian dalam negeri terus dibuat porak-poranda oleh wabah virus Corona, meski sebenarnya krisis serupa terjadi juga di tingkat global. Yang turut menjadi sorotan adalah besarnya nilai utang yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam rangka membantu mengendalikan dampak pandemi COVID-19 tersebut.

Informasi terbaru menyebut utang pemerintah sudah tembus Rp6 ribu triliun lebih per Februari 2021, lebih tepatnya sebesar Rp6.361 triliun. Dengan kondisi seperti itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini bahkan memprediksi pemerintahan Jokowi bisa meninggalkan utang hingga Rp10 ribu triliun di akhir masa jabatan 2024 mendatang.

Tumpukan utang ini, terang Didik, adalah akumulasi dari utang pemerintah dan BUMN. Berdasarkan perhitungan, setidaknya utang yang benar-benar dihadapi Indonesia bisa mencapai Rp8.501 triliun sampai sekarang. "Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10 ribu triliun utang di APBN," beber Didik dalam sebuah diskusi, Rabu (24/3).

Tren utang di era kepemimpinan Jokowi, tutur Didik, memang bertambah sangat pesat. Sebab di akhir masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014 lalu, total utang pemerintah mencapai Rp2.700 triliun dengan utang BUMN di angka Rp500 triliun.

Bahkan Didik tak segan menyebut rezim saat ini sebagai penguasa utang. Sebab total utang yang ia jabarkan sejak tadi belum mencakup utang komponen utang swasta yang diprediksi tidak kalah besar dari gabungan pemerintah dan BUMN.

"Jadi ini rezim utang yang kuat sekarang," tegas Didik pedas, dikutip dari CNN Indonesia. "Saya sebutnya penguasa raja utang."

Perihal tingginya nilai utang ini, menurut Didik juga tidak lepas dari lemahnya kontrol DPR RI dalam penyusunan anggaran negara. Sehingga utang yang melesat bak tak bisa dikontrol para anggota dewan yang dinilainya sudah tak bisa berkutik. "DPR sudah lemah seperti masa orde baru," papar Didik.

Yang sangat menjadi sorotan Didik adalah peran BUMN. Sebab dalam penilaiannya perusahaan-perusahaan pelat merah itu terus menambah utang namun memberikan sedikit setoran kepada negara.

"Sudah utang banyak, menyusu pada APBN, setoran kepada APBN sangat kecil. Yang paling besar Rp11 triliun dari BRI, sisanya cuma Rp100 miliar-Rp200 miliar," pungkas Didik. "Yang rugi banyak jadi beban negara. Jadi BUMN ini menjadi kelas berat sekarang."